Sejarah

19 - Jun - 2014 - by - - No Comments »

Sejarah Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Semarang

 

Lembaga Bantuan Hukum Semarang didirikan pada tanggal 30 Juni 1985 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia No. 033/SKep/YLBHI/VI/1985 tanggal 30 Juni 1985. Apabila dihitung hingga hari ini LBH Semarang baru berusia 3 bulan 26 hari ibarat seorang bayi yang datang merangkak dari jarak yang cukup jauh dengan pengasuhnya yang tertua dari pengaruh-pengaruh lain. Akan tetapi bayi yang baru lahir ini pada hakekatnya adalah penjelmaan dari insna yang pernah dewasa yang disebut “LBH PERADIN SEMARANG” yang lahir bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional tangal 20 Mei 1978. Sebagai pimpinan pada waktu itu ialah Sdr. Soeharto Hadiwardojo, S.H., dengan diwakili oleh Sdr. Soemedi Prawirodirdjo, S.H., Sekretaris Sdr. Djunarto Wibowo, S.H., dan Bendahara Sdr. Pratno Koesoemo, S.H., berkantor di Jalan Pandanaran No. 94 Semarang dengan didasari oleh tekad bulat dari segenap anggota Peradin Cabang Semarang dalam baktinya kepada Nusa dan Bangsa terutama didalam rangka ikut serta mewujudkan pemerataan keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Secara ex officio segenap anggota Peradin menjadi anggota LBH.

Untuk dapat membiayai dirinya di dalam memberi pelayanan hukum kepada rakyat tak mampu, tiap anggota Peradin memberikan iuran Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan dan dengan demikian LBH Peradin Semarang dalam pelayanan hukum dapat mengambil kebijaksanaan sebagai berikut :

· Setiap klien ditarik pendafataran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) berlaku sekali saja.
· Apabila perkara ditangani sampai di Pengadilan, klien diwajibkan membayar biaya perkara (bagi gugatan perdata) ditambah biaya
transport Advokat bila Pengadilan berada diluar kota Semarang.
· Biaya untuk Advokat gratis.

Dengan sistem kerja dan organisasi seperti tersebut di atas tidak memerlukan waktu lama LBH Peradin Semarang mendapat tempat dihari rakyat terutama rakyat miskin pencari keadilan dan setiap hari kantor LBH Peradin Semarang Jalan Pandanaran No. 94 Semarang oleh banyak tamu ayng memerlukan bantuan hukum.
Sadar akan rotasi perjalanan masa bahwa masa depan adalah masa generasi penerus, maka degnan didahului oleh perundingan-perundingan dan musyawarah pada tanggal 20 Mei 1979 Sdr. Soeharto, S.H. dan Sdr. Soemedi, S.H. selaku pimpinan LBH Peradin Semarang dengan sukarela mempersilakan Sarjana-sarjana Hukum muda untuk tampil sebagai keduanya masih tetap bersedia menjadi tenaga tetap dari LBH Peradin Semarang. Munculah kemudian :

  • Djunarto Wibowo, S.H. sebagai Ketua.
  • Pratno Koesoemo, S.H. sebagai Sekretaris.
  • Ny. Eka Sumarningsih, S.H. sebagai Bendahara.
  • Sdr.Djunarto Wibowo, S.H. adalah juga Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang karena itu beliau tidak dapat menjadi tenaga full timer.

Tenaga baru ini dengan semangat yang menggelora dapat mengembangkan LBH Peradin yang sudah mulai tumbuh dan jangkauan pengabdiannya dapat menyentuh lingkungan luas di Jawa Tenagh. Keadaan yang demikian ini tercium oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan didalam bulan Oktober 1979 LBH Peradin Semarang mendapat subsidi beliau berupa alat-alat kantor ditambah uang tunai sebesar Rp. 3.150.000,00. Tahun berikutnya yaitu tahun 1980 bantuan ditetapkan Rp. 5.000.000,00 yang merupakan bantuan rutin dan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sejak dari saat itulah masyarakat kurang mampu di Jawa Tengah benar-enar dapat menikmati bantuan hukum secara cuma-cuma, baik bagi biaya-biaya perkara di Pengadilan maupun biaya-biaya operasional lainnya. Hal yang semacam ini pada hakekatnya merupakan realisasi dari keinginan Pemerintah yang dinyatakannya melalui TAP MPR No. IV/1978 yang mencakup delapan jalur pemerataan khususnya memperoleh pemerataan dibidang hukum.

Sdr. Junarto Wibowo, S.H. seorang Sarjana yang potensial selain Ketua LBH Semarang beliau adalah seorang Advokat muda dan lincah, maka semangatnya yang tinggi itu ternyata tidak dapat mengimbangi tantangan penyelesaian banyak tugas yang menumpuk dan akhirnya beliau jatuh sakit yang serius. Tugas LBH sehari-hari diserahkan kepada sekretarisnya Sdr. Pratno Soesoemo, S.H. Dibawah pimpinannya LBH Peradin Semarang sedikit demi sedikit mengalami kemunduran karena kebijaksanannya yang tak dimengerti atau setidak-tidaknya sulit untuk dimengerti. Kedua orang tua perintis LBH Semarang yakni Sdr. Soeharto, S.H. dan Sdr. Soemedi, S.H., karena kebijaksanaan pimpinan LBH Peradian Semarang sebagaimana diuraikan di atas dalam pertengahan tahun 1981 mengundurkan diri selaku tenaga harian tetap LBH Semarang.

Mulai dari saat itu kedudukan LBH Peradin Semarang sudah berada di luar jalur pemberi dan pelayan bantuan hukum bahkan komersiil; tidak mengherankan kalau hal yang demikian itu sering mengundang tanggapan masyarakat yang pada umumnya bernada negatif. Pertanggungjawaban keuangan bantuan dari Gubernur Jateng sulit intuk dilaksanakan hal ini disebabkan karena adanya inhoudingen (sunat) yang menurut informasi mencapai 20 %.

Meperhatikan suasana yang demikian itu Ketua Dewan Pimpinan Peradin Cabang Semarang mengadakan rapat anggota dengan acara pembahasan masalah-masalah Peradin dan pertanggungan jawab LBH baik mengenai jumlah dan penanganan perkara maupun pertanggungan jawab keuangan. Pimpinan LBH Sdr. Pratno Koesoemo, S.H. setiap rapat dan setiap kali dipanggil untuk menghadiri rapat tidak hadir atau tidak mau hadir, kalau ditelepon untuk hadir, sanggup akan hadir tetapi juga tidak hadir. Kalau dicari dirumah, keluarga mengatakan tak dirumah kendatipun sebenarnya ada dirumah. Apa yang kami kemukakan ini adalah pengalaman banyak orang, terutama yang perkara mereka ditanganinya tetapi ditunggu betahun-tahun tidak kunjung selesai sedang berkas banyak dirumahnya.

Perlu ditambahkan disini bahwa sejak bulan Januari 1985 kantor LBH Peradin Semarang yang terletak di Jl. Pandanaran No. 94 pindah ke Jl. Dr. cipto No. 163 Semarang. Sama halnya dengan kantor lama, kantor baru ini belum jelas statusnya, yang jelas adlah atas jasa baik dari Pangdam IV Diponegoro.

Kono kabarnya dan juga berdasarkan surat dari Ketua DPC Peradin Semarang No. 037/WJT/SK.85/TS tanggal 5 Maret 1985 Sdr. Pratno Koesoemo, S.H. mendapat pesangon sebesar Rp. 10.000,000.00 dari Kodam IV Diponegoro namun tak terlihat maupun terasa adanya perbaikan pada kantor baru.
Pimpinan Peradin Cabang Semarang dengan suratnya No. 037/WJT/SK.85/TS tanggal 5 Maret 1985 telah mengambil langkah untuk menyelamatkan LBH Peradin Semarang dengan 2 putusan pokok :

1. Membentuk presidium yang bertugas untuk mengambil oper kepengurusan LBH Peradin Semarang dari Sdr. Pratno Koesoemo, S.H. Susunan Presidium ini terdiri dari :

Susunan Presidium ini terdiri atas :
a. Sdr. Woerjanto, S.H. – Ketua
b. Sdr. Soeharto, S.H.
c. Sdr. Soemedi, S.H.
d. Sdr. Hendra Widjaya, S.H.
e. Sdr. Sjech Abdurrachman Sjahab, S.H.
f. Sdr Djunarto Wibowo, S.H.
g. Sdr. Samekto, S.H.

2. Dengan berjalan mundur Presidium sejak tanggal 11 Januari 1985 mengambil oper pimpinan/pengurus LBH Semarang. Dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Peradin Semarang tanggal 6 April 1985 No. 01/DPC/Cb.Smg.1985 berlaku sejak tanggal 6 April 1985 pimpinan LBH Peradin Semarang Sdr. Pratno Koesoemo, S.H. dipecat dari keanggotaan Peradin Cabang Semarang.

Suatu hal yang tidak kurang pentingnya untuk ditambahkan disini ialah bahwa karyawan LBH Peradin yang jumlahnya 5 orang sudah kurang lebih 2 tahun tidak diberi honorarium dan tidak hanya untuk 4 bulan sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Presidium kepada Ketua DPP Peradin dengan surat tanggal 5 Maret 1985 NO. 037/WJT/SK.85/TS tersebut halaman 3 huruf 0-2.

Ketua Presidium dengan suratnya tanggal 4 Februari 1985 No. 033/WJT/SK.85/TS mengancam Sdr. Pratno Koesoemo, S.H. akan menyelesaikan masalah ini menurut saluran hukum apabila selambat-lamatnya tanggal 7 Februari 1985 pertanggungan jawab LBH tidak diselesaikan, akan tetapi sekalipun pertanggungan jawab hingga kini belum dipenuhi namun tindakan konkrit belum ada.

Dengan suratnya tanggal 6 Agustus 1985 No. 058/P/SK.85/TS Ketua Presidium LBH Semarang menyerhkan pertanggungan jawab keuangan yagn dibuat oleh Sdr. Pratno Koesoemo, S.H. untuk semester I dan II tahun 1984 kepada Gubernur Jateng dengan pertanyaan apakah pertanggungan jawab semacam itu sudah benar dan dapat diterima. Jawaban Gubernur itu tentunya merupakan dasar untuk melangkah lebih lanjut.



Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054