Siaran Pers LBH Semarang: SESAT PIKIR DAN TINDAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PT. SEMEN INDONESIA, SUDAH SAATNYA PUSAT BERTINDAK

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEMARANG

Jl. Jomblangsari IV No. 17 Semarang 50256, Telp. (024, 86453054, 86453050,

Fax. (024) 86453054, E-mail: lbhsmg@indosat.net.id , lbhsmg@gmail.com

Website http://lbh-semarang.or.id

SIARAN PERS

PRESS RELEASE

 

SESAT PIKIR DAN TINDAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PT. SEMEN INDONESIA, SUDAH SAATNYA PUSAT BERTINDAK

 

Semarang, 28 September 2017

 

Kemarin Rabu ( 27/9/2017) portal berita online detik.com memberitakan tentang polemik pabrik semen di Rembang dengan judul “MA Tolak PK Perusahaan Semen Rembang” (link : https://news.detik.com/berita/d-3660190/ma-tolak-pk-perusahaan-semen-rembang). Hal ini sekiranya berkaitan dengan lansiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/TUN/2017 oleh Panitera Mahkamah Agung di Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung.  Perkara ini telah di putus sejak tanggal 6 Maret 2017 lalu, namun sekiranya baru dapat diakses putusannya sejak Rabu lalu. Putusan tersebut menyusul setelah PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (PT. SI) mengajukan permohonan peninjauan kembali ke-2 atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk seluruhnya.

 

Putusan MA Nomor 91 PK/TUN/2017 tersebut menempatkan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk melawan warga Rembang, WALHI dan Gubernur Jawa Tengah. Kendati dalam perkara ini Gubernur Jawa Tengah menjadi pihak yang dilawan oleh PT. SI, namun ternyata tidak mengakibatkan keberpihakan Gubernur Jawa Tengah berubah menjadi memihak warganya sendiri. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan berbagai pernyataan dari pihak Pemprov Jawa Tengah yang terus memihak perusahaan plat merah tersebut dengan alasan Pemprov Jawa Tengah merupakan pihak yang turut dilawan oleh warga dan WALHI.

 

Keberpihakan Gubernur Jawa Tengah kepada perusahaan tersebut semakin tergambar dengan tidak kunjung mencabut surat keputusan izin lingkungan kontroversial yang diterbitkannya Februari lalu paska adanya putusan MA Nomor 91 PK/TUN/2017, bahkan Gubernur Jawa Tengah justru menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor 543.32/1529 tahun 2017 kepada PT. SI. ini menunjukkan adanya sesat pikir dan tindakan dari Gubernur Jawa Tengah.

 

Di pihak lain, Putusan  MA Nomor 91 PK/TUN/2017 tersebut mengisyaratkan sesat pikir dan tindakan PT. SI yang terus berusaha mangkir dari Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 yang telah final and binding (berakhir dan mengikat) dengan melakukan upaya PK diatas putusan PK yang tidak diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan pula dalam pertimbangan Putusan  MA Nomor 91 PK/TUN/2017. Ditambah lagi, setelah mendapat IUP OP dari Gubernur Jawa Tengah, PT. SI secara terang-terangan terus beraktivitas di Rembang bahkan sempat mengadakan sosialisasi penambangan dan peledakan dibktikan lewat adanya undangan sosialisasi pada 28 Agustus 2017 lalu serta foto dan video aktivitas peledakan oleh PT.SI.

 

Sesat pikir tersebut karena sebenarnya telah ada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menyatakan penghentian operasi penambangan, penghentian penerbitan IUP baru dan penghentian kegiatan penambangan ilegal dimana KLHS mengikat baik Gubernur Jawa Tengah dan PT. SI. Hal ini sesuai Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

 

Karena itu, secara terang benderang adanya sesat pikir dan tindakan dari Gubernur Jawa Tengah dan PT. SI yang jelas-jelas menentang Putusan Mahkamah Agung, menentang hasil KLHS yang merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo dan menentang berbagai peraturan perundang-undangan bahkan terus berupaya merongrong sistem hukum di Indonesia. Untuk itu, seharusnya Pemerintah Pusat (KLHK, KEMENDAGRI bahkan Presiden) bertindak atas sesat pikir dan tindakan dari Gubernur Jawa Tengah dan PT. SI tersebut, bukannya hanya melemparkan urusan tersebut seperti yang disampaikan oleh Presiden pada Maret lalu saat warga melakukan aksi semen kaki di depan Istana Negara.

 

 

Kontak Person :

Ivan Wagner (081225767492)

Pengabdi Bantuan Hukum Divisi Sumber Daya Alam LBH Semarang

Posts created 87

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas