Siaran Pers LBH Semarang: SESAT PIKIR DAN TINDAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PT. SEMEN INDONESIA, SUDAH SAATNYA PUSAT BERTINDAK

29 - Sep - 2017 - by - Advokasi,Litigasi,Siaran Pers,Slider - No Comments »
Picture ofSiaran Pers LBH Semarang: SESAT PIKIR DAN TINDAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PT. SEMEN INDONESIA, SUDAH SAATNYA PUSAT BERTINDAK

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEMARANG

Jl. Jomblangsari IV No. 17 Semarang 50256, Telp. (024, 86453054, 86453050,

Fax. (024) 86453054, E-mail: lbhsmg@indosat.net.id , lbhsmg@gmail.com

Website http://lbh-semarang.or.id

SIARAN PERS

PRESS RELEASE

 

SESAT PIKIR DAN TINDAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PT. SEMEN INDONESIA, SUDAH SAATNYA PUSAT BERTINDAK

 

Semarang, 28 September 2017

 

Kemarin Rabu ( 27/9/2017) portal berita online detik.com memberitakan tentang polemik pabrik semen di Rembang dengan judul “MA Tolak PK Perusahaan Semen Rembang” (link : https://news.detik.com/berita/d-3660190/ma-tolak-pk-perusahaan-semen-rembang). Hal ini sekiranya berkaitan dengan lansiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/TUN/2017 oleh Panitera Mahkamah Agung di Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung.  Perkara ini telah di putus sejak tanggal 6 Maret 2017 lalu, namun sekiranya baru dapat diakses putusannya sejak Rabu lalu. Putusan tersebut menyusul setelah PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (PT. SI) mengajukan permohonan peninjauan kembali ke-2 atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk seluruhnya.

 

Putusan MA Nomor 91 PK/TUN/2017 tersebut menempatkan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk melawan warga Rembang, WALHI dan Gubernur Jawa Tengah. Kendati dalam perkara ini Gubernur Jawa Tengah menjadi pihak yang dilawan oleh PT. SI, namun ternyata tidak mengakibatkan keberpihakan Gubernur Jawa Tengah berubah menjadi memihak warganya sendiri. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan berbagai pernyataan dari pihak Pemprov Jawa Tengah yang terus memihak perusahaan plat merah tersebut dengan alasan Pemprov Jawa Tengah merupakan pihak yang turut dilawan oleh warga dan WALHI.

 

Keberpihakan Gubernur Jawa Tengah kepada perusahaan tersebut semakin tergambar dengan tidak kunjung mencabut surat keputusan izin lingkungan kontroversial yang diterbitkannya Februari lalu paska adanya putusan MA Nomor 91 PK/TUN/2017, bahkan Gubernur Jawa Tengah justru menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor 543.32/1529 tahun 2017 kepada PT. SI. ini menunjukkan adanya sesat pikir dan tindakan dari Gubernur Jawa Tengah.

 

Di pihak lain, Putusan  MA Nomor 91 PK/TUN/2017 tersebut mengisyaratkan sesat pikir dan tindakan PT. SI yang terus berusaha mangkir dari Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 yang telah final and binding (berakhir dan mengikat) dengan melakukan upaya PK diatas putusan PK yang tidak diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan pula dalam pertimbangan Putusan  MA Nomor 91 PK/TUN/2017. Ditambah lagi, setelah mendapat IUP OP dari Gubernur Jawa Tengah, PT. SI secara terang-terangan terus beraktivitas di Rembang bahkan sempat mengadakan sosialisasi penambangan dan peledakan dibktikan lewat adanya undangan sosialisasi pada 28 Agustus 2017 lalu serta foto dan video aktivitas peledakan oleh PT.SI.

 

Sesat pikir tersebut karena sebenarnya telah ada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menyatakan penghentian operasi penambangan, penghentian penerbitan IUP baru dan penghentian kegiatan penambangan ilegal dimana KLHS mengikat baik Gubernur Jawa Tengah dan PT. SI. Hal ini sesuai Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

 

Karena itu, secara terang benderang adanya sesat pikir dan tindakan dari Gubernur Jawa Tengah dan PT. SI yang jelas-jelas menentang Putusan Mahkamah Agung, menentang hasil KLHS yang merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo dan menentang berbagai peraturan perundang-undangan bahkan terus berupaya merongrong sistem hukum di Indonesia. Untuk itu, seharusnya Pemerintah Pusat (KLHK, KEMENDAGRI bahkan Presiden) bertindak atas sesat pikir dan tindakan dari Gubernur Jawa Tengah dan PT. SI tersebut, bukannya hanya melemparkan urusan tersebut seperti yang disampaikan oleh Presiden pada Maret lalu saat warga melakukan aksi semen kaki di depan Istana Negara.

 

 

Kontak Person :

Ivan Wagner (081225767492)

Pengabdi Bantuan Hukum Divisi Sumber Daya Alam LBH Semarang



Leave a Comment

Tulisan Terkait

17 - Dec – 2015 - Admin

LBH Semarang Tangani 34.119 Korban Pelanggaran Hak atas Pangan


18 - Dec – 2014 - Admin

Warga Bertahan di Depan Gedung PTUN Semarang


5 - Oct – 2016 - Admin

Press Release: Rencana Penghapusan dan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Segitiga Emas Semarang


23 - Jun – 2014 - Andiyono

Pernyataan Banding Putusan Gugatan PTUN Pasir Besi Jepara


2 - Jul – 2014 - Andiyono

Sidang Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus/2014/PN.Smg.


Tulisan Terkait

29 - Sep – 2017 - Admin

Siaran Pers LBH Semarang: SESAT PIKIR DAN TINDAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PT. SEMEN INDONESIA, SUDAH SAATNYA PUSAT BERTINDAK


19 - Dec – 2014 - Admin

Eksepsi Gubernur Ditolak


2 - Jul – 2014 - Andiyono

Sidang Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus/2014/PN.Smg.


1 - Sep – 2014 - Admin

Gubernur Digugat Warga Rembang Gara-Gara Pabrik Semen


23 - Jun – 2014 - Andiyono

Pernyataan Banding Putusan Gugatan PTUN Pasir Besi Jepara


Tulisan Terkait

21 - Mar – 2017 - Admin

KENDENG MENUNDUKKAN KEPALA


2 - Aug – 2017 - Admin

Press Release


10 - Dec – 2014 - Admin

Peringatan HAM 2014: Menolak Lupa Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah


28 - Oct – 2014 - Admin

Pers Release “44 TAHUN TANAH DIRAMPAS, KINI PARA PETANI DIGUGAT”


15 - Apr – 2015 - Admin

Press Release: Seruan Jawa Darurat Air


Tulisan Terkait

4 - Jul – 2014 - Admin

Karst Rembang Bukan untuk Ditambang


17 - Jan – 2017 - Admin

SIARAN PERS: Keputusan Gubernur Jateng yang Mencabut Izin, Tapi Memerintahkan Perbaikan adalah Bentuk Pengelabuan, Pembangkangan dan Perbuatan Melawan Hukum


21 - Dec – 2016 - Admin

Pernyataan Sikap tentang Putusan PK MA No 99 PK/TUN/2016 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016


10 - Jul – 2017 - Admin

Surat Terbuka Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Nirwasita Tantra Award 2017


29 - Sep – 2017 - Admin

Siaran Pers LBH Semarang: SESAT PIKIR DAN TINDAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PT. SEMEN INDONESIA, SUDAH SAATNYA PUSAT BERTINDAK


© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054