Press Release

2 - Aug - 2017 - by - Advokasi,Litigasi,Siaran Pers,Slider - No Comments »
Picture ofPress Release

 

Press Release

 

Kebebasan adalah marwah dari berjalannya sendi-sendi kehidupan di sebuah kampus. Tanpa adanya kebebasan, baik dalam hal menerima gagasan, mengolah gagasan, menyampaikan gagasan, maupun mempertanggungjawabkan gagasan, kampus hanya lah sederetan gedung yang tak beda dari kamp konsentrasi: tidak ada lagi subyek beserta keunikan-keunikannya, tidak ada lagi ruang untuk menguji humanitas, yang ada hanya mesin tunggal yang rongsok dan sibuk menghasilkan rongsokan-rongsokan lainnya.

Tapi, sebagaimana kemanusiaan kerap digembosi oleh struktur kekuasan yang tiran, kebebasan di kampus juga kerap digembosi oleh struktur rongsok yang tidak siap dan ketakutan dengan gairah kritisisme mahasiswa.  Contoh ketidaksiapan dan ketakutan ini dapat kita saksikan secara telanjang dari dilaporkannya dua orang mahasiswa UNNES oleh  pihak kampus dengan tuduhan pencemaran nama baik –menggunakan, lagi-lagi, pasal karet UU ITE dan Pasal 310 KUHP.

Peristiwa dimulai dari diunggahnya sebuah piagam penghargaan kepada Menristekdikti RI, yang dinilai “… Telah Menciderai Semangat Asas Keunggulan UKT di Perguruan Tinggi”, oleh JBH dan HAM yang sungguh jengah dengan deretan kebijakan terkait pendidikan yang semakin jauh dari cita-cita luhur UUD 1945, yang dalam preambule-nya menyatakan bahwa salah satu tujuan dari didirikannya negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penghargaan itu terletak dalam koridor pendapat, sebuah kritik, yang tentu lahir dari sebuah kondisi objektif: bahwa pendidikan kian mahal, bahwa pendidikan semakin sulit diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, pendapat ini tidak direspon dengan pendapat pula –seperti halnya kegiatan civitas akademika yang hakikatnya selalu ingin membangun sebuah dialektika—, melainkan dengan sebuah laporan dari pihak UNNES ke pihak kepolisian.

Peristiwa ini menunjukan pada kita bagaimana pendapat tidak lagi menempati posisi yang agung dalam berjalannya sebuah dialektika di kampus. Pendapat kini bermalihrupa menjadi ancaman yang menakutkan, sehingga aparat kepolisian kemudian layak untuk dilibatkan.

Padahal, Konstitusi RI sudah menjaminkan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28 E ayat (2) dan Pasal 28 F UUD 1945. Hak ini juga telah diakomodir dalam berbagai Undang-Undang maupun ratifikasi atas kovenan internasional, misalnya Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Atas Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Dari deretan perundang-undangan diatas, kita dapat melihat bahwa Indonesia, sebagai sebuah negara yang berlandaskan prinsip demokrasi dan menghargai nilai-nilai hak asasi manusia, telah berusaha mengakomodir hak-hak warga negaranya untuk bebas berpendapat dan berkekspresi, dan mempertanggungjawabkannya dalam koridor yang demokratis. Hal ini tentu tidak lepas dari akar genealogis dari demokrasi itu sendiri, sebagai sebuah jawaban atas otoritarianisme yang nyata-nyata telah menghabisi kesubyekan manusia.

Kini kesubyekan manusia dalam wujud sebuah kritik ini sedang berusaha dirongrong oleh struktur kekuasaan yang anti-kritik. Dilaporkannya JBH dan HAM ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik, selain menunjukkan ketidaksiapan dan kegagalan pihak UNNES dalam membangun sebuah dialektika dengan mahasiswanya sendiri, juga menunjukkan dengan gamblang ke-keblinger­-an pihak UNNES dalam memaknai hukum dan nilai-nilai konstitusi.

Dalam pernyataan di Republika Online (31/07), pihak UNNES menyatakan bahwa alasan dari pelaporan ke pihak kepolisian adalah karena kedua mahasiswa itu dinilai mencemarkan nama baik Menristekdikti RI dan nama baik UNNES, dan tindakan pengunggahan piagam dilakukan tanpa persetujuan menejemen UNNES.

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana UNNES lebih berkepentingan untuk melihat tindakan JBH dan HAM sebagai sebuah tindak pidana, yang kebetulan diatur dalam UU ITE –yang  juga kerap menimbulkan masalah dan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, UNNES gagal melihat tindakan JBH dan HAM sebagai sebuah tindakan yang merupakan manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diatur secara konstitusional.

Tindakan UNNES ini juga dapat dilihat sebagai sebuah bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat. Dalam buku saku “Memahami Maladministrasi” yang dikeluarkan Ombudsman RI, dinyatakan bahwa salah satu bentuk maladministrasi adalah, “… Favoritisme dalam menafsirkan hukum, tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya”. Cara UNNES menghadapi pendapat dari dua mahasiswanya dapat dilihat sebagai sebuah favoritisme atas aturan pencemaran nama baik, guna melindungi kepentingan kelompoknya yang tampak anti-kritik.

Dari berbagai paparan diatas, maka dapat dilihat bahwa tindakan UNNES dalam mengkriminalisasi dua mahasiswa adalah tindakan yang tidak menghargai marwah akademis, tidak menghargai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang konstitusional, dan menuju pada sebuah tindakan maladministrasi.

Ketiga tindakan ini tentu tidak patut dilakukan oleh sebuah institusi pendidikan, yang diamanati beban berat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa oleh UUD 1945. Sebagai sebuah institusi pendidikan, sudah seharusnya UNNES menciptakan preseden baik bagi berjalannya agenda pencerdasan yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.

Demokratisasi kampus adalah nilai yang harus dipegang teguh, bukannya arogansi!

Maka dari itu, kami Koalisi Masyarakat Pro-Demokrasi Semarang, menyatakan pendapat dan tuntutan kami, sebagai berikut:

  1. UNNES harus mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik yang ditujukan pada JBH dan HAM tanpa syarat. 
  1. UNNES harus menjamin peristiwa ini tidak bepengaruh bagi kelangsungan status mahasiswa dan proses akademik JBH dan HAM ke depannya di UNNES. 
  1. UNNES harus meminta maaf atas tindakannya yang telah menciderai marwah kebebasan akademik. 
  1. UNNES harus menjamin bahwa peristiwa sejenis tidak akan terulang dan akan menjamin kebebasan mahasiswa dalam berpendapat dan berekspresi .

 

An.
GERAKAN MASYARAKAT PRO-DEMOKRASI SEMARANG
BEM Semarang Raya –YLBHI LBH Semarang – Komunitas Payung – Satjipto Rahardjo Institute – Permahi Cab. Semarang- BEM KM UNNES- BEM FAKULTAS UNNES- MAHASISWA UNDIP- MAHASISWA UNIMUS SEMARANG- MAHASISWA UNISSULA SEMARANG- Mahasiswa Unwahas Semarang, dsb.



Leave a Comment

Tulisan Terkait

1 - Sep – 2014 - Admin

Beri Izin Tambang Semen di Rembang, Gubernur Jateng Digugat


17 - Nov – 2016 - Admin

Siaran Pers Peringatan Hari Toleransi Internasional: Rawat Keberagaman, Tolak Intoleransi


3 - Nov – 2015 - Admin

Laporkan Money Politik Fadli Zon, Aktivis Semarang Dikriminalisasi


5 - Oct – 2016 - Admin

Press Release: Rencana Penghapusan dan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Segitiga Emas Semarang


31 - Oct – 2014 - Admin

Solidaritas Aksi “Sampun Maos Amdal”


Tulisan Terkait

23 - Oct – 2014 - Admin

PT Sukarlin Nawa Putra Gugat Warga Pesaren


7 - Jul – 2014 - Andiyono

Sidang Petani Pati


3 - Nov – 2015 - Admin

Kasus Aktivis yang Dipolisikan Fadli Zon Sampai Kejaksaan, LSM Protes


18 - Nov – 2015 - Admin

Ganjar Imbau Semua Pihak Hormati Putusan PTUN Terkait Semen Pati


19 - Dec – 2014 - Admin

Eksepsi Gubernur Ditolak


Tulisan Terkait

28 - Oct – 2014 - Admin

Pers Release “44 TAHUN TANAH DIRAMPAS, KINI PARA PETANI DIGUGAT”


12 - Oct – 2016 - Admin

Press Release: KEADILAN MASIH BERPIHAK KEPADA RAKYAT


19 - Nov – 2013 - Andiyono

Lagi, kriminalisasi terhadap Pekerja PT. Etercon Pharma Terulang kembali


2 - Aug – 2017 - Admin

Press Release


15 - Apr – 2015 - Admin

Press Release: Seruan Jawa Darurat Air


Tulisan Terkait

21 - Dec – 2016 - Admin

Pernyataan Sikap tentang Putusan PK MA No 99 PK/TUN/2016 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016


4 - Jul – 2014 - Admin

Karst Rembang Bukan untuk Ditambang


10 - Jul – 2017 - Admin

Surat Terbuka Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Nirwasita Tantra Award 2017


21 - Mar – 2017 - Admin

KENDENG MENUNDUKKAN KEPALA


19 - Jul – 2017 - Admin

Kongkow Demokrasi LBH Semarang: Gonjang-Ganjing Perppu Ormas


© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054