Kongkow Demokrasi LBH Semarang: Gonjang-Ganjing Perppu Ormas

19 - Jul - 2017 - by - Agenda,Non Litigasi,Opini,Slider,Uncategorized - No Comments »
Picture ofKongkow Demokrasi LBH Semarang: Gonjang-Ganjing Perppu Ormas

Selasa, 18 Juli 2017. Kedai Kopi ABG, Gunung Pati, Semarang

 

Kongkow demokrasi kali ini dipandu oleh Andhika Buana (PBH LBH Semarang) dan dipantik oleh Zainal Arifin (Direktur LBH Semarang) dan Tedi Kholiludin (Aktivis Lintas Iman). Zainal Arifin menyampaikan bahwa prakondisi yuridis penerbitan Perppu ini sebagaimana Putusan MK Nomor 38/PUU-VII/2009, tidak terpenuhi. Tidak ada satu penjelasanpun dalam Perppu Ormas yang menyatakan bahwa UU Ormas “tidak memadai”. Dalam bagian penjelasan, Perppu ini mengutip banyak ketentuan HAM internasional dan nasional, namun tidak menjelaskan apa korelasinya dengan penerbita Perppu. Sementara, secara substansi, diapaprkan juga beberapa norma didalam Perppu Ormas yang meluas. Atau dengan kata lain, tidak hanya menyasar Ormas tertentu yang menimbulkan kedaruratan. Dengan sejumlah pasal karet didalamnya, hanya butuh tujuh hari untuk membubarkan Ormas (dibanding sebelumnya, dalam UU Ormas butuh lebih dari 10 bulan). Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam Siracussa Principles juga tidak terpenuhi dalam penerbitan Perppu ini. Misal, tidak diumumkannya oleh pemerintah mengenai kapan situasi darurat itu dan kenapa menimbulkan keadaan darurat.

Sementara itu, Tedi Kholiludin menyampaikan terdapat tiga pandangan masyarakat dalam menyikapi Perppu Ormas, yaitu: menerima; menolak; dan menerima dengan catatan kritis. Menariknya, kelompok masyarakat yang menolak-pun terbagi dalam dua kelompok lantaran argumentasi penolakannya berbeda. Di satu sisi ada kelompok-kelompok pegiat HAM dengan kekhawatiran Perppu ini akan menjadi pintu awal otoritarianisme negara, sementara kelompok lainnya adalah Ormas-ormas kegamaan yang saat ini berpotensi untuk disasar dengan dasar argumentasi untuk mempertahankan eksistensi. Sementara, kelompok yang menerima dengan catatan kritis adalah kelompok yang memandang bahwa Perppu ini diturunkan benar-benar lantaran ada “Kegentingan” namun tetap berpotensi untuk memukul kelompok-kelompok lain. Namun, pemerintah juga dinilai tidak memiliki kajian untuk dijelaskan kepada masyarakat keadaan seperti apa yang mendasari berlakunya Perppu ini. Tedi juga menyampaikan bahwa jika melihat kondisi sosial balakangan, persoalan ekstrimisme tidak dapat diselesaikan dengan Perppu Ormas lantaran hal tersebut terjadi melalui ideologisasi yang lebih dari sekedar pembubaran Ormas.

LBH Semarang

o0o

 



Leave a Comment

Tulisan Terkait

29 - May – 2017 - Admin

PENERIMAAN PENGABDI BANTUAN HUKUM (PBH) LBH SEMARANG Tahun 2017


29 - May – 2017 - Admin

Pengumuman Peserta Yang Lulus KALABAHU LBH Semarang Angkatan XIX TAHUN 2017


24 - Apr – 2017 - Admin

Pengumuman Peserta KALABAHU 2017


21 - Jun – 2017 - Admin

Pengumuman Libur Idul Fitri 1438H


19 - Jul – 2017 - Admin

Kongkow Demokrasi LBH Semarang: Gonjang-Ganjing Perppu Ormas


Tulisan Terkait

17 - Jan – 2017 - Admin

SIARAN PERS: Keputusan Gubernur Jateng yang Mencabut Izin, Tapi Memerintahkan Perbaikan adalah Bentuk Pengelabuan, Pembangkangan dan Perbuatan Melawan Hukum


18 - Dec – 2014 - Admin

Warga Bertahan di Depan Gedung PTUN Semarang


15 - Sep – 2015 - Admin

Ibu-Ibu Terdampak Pabrik Semen Rembang Mengadu ke Kejati Jateng


10 - Dec – 2014 - Admin

Peringatan HAM 2014: Menolak Lupa Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah


17 - Nov – 2016 - Admin

Siaran Pers Peringatan Hari Toleransi Internasional: Rawat Keberagaman, Tolak Intoleransi


Tulisan Terkait

10 - Jul – 2017 - Admin

Surat Terbuka Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Nirwasita Tantra Award 2017


19 - Jul – 2017 - Admin

Kongkow Demokrasi LBH Semarang: Gonjang-Ganjing Perppu Ormas


21 - Dec – 2016 - Admin

Pernyataan Sikap tentang Putusan PK MA No 99 PK/TUN/2016 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016


Tulisan Terkait

21 - Dec – 2016 - Admin

Pernyataan Sikap tentang Putusan PK MA No 99 PK/TUN/2016 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016


23 - Apr – 2017 - Admin

Siaran Pers: Peringatan Hari Bumi Internasional


4 - Jul – 2014 - Admin

Karst Rembang Bukan untuk Ditambang


21 - Mar – 2017 - Admin

KENDENG MENUNDUKKAN KEPALA


17 - Jan – 2017 - Admin

SIARAN PERS: Keputusan Gubernur Jateng yang Mencabut Izin, Tapi Memerintahkan Perbaikan adalah Bentuk Pengelabuan, Pembangkangan dan Perbuatan Melawan Hukum


Tulisan Terkait

8 - Mar – 2017 - Admin

Innalillaahi wa inna ilayhi raaji’uun


22 - Jul – 2014 - Admin

Selamat Idul Fitri 1435 H


16 - Apr – 2017 - Admin

3 HARI LAGI PENDAFTARAN KALABAHU 2017 DITUTUP


17 - Jun – 2014 - Admin

Hello world!


24 - Oct – 2016 - Admin

Innalillaahi wa inna ilaihi roji’un


© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054