Kongkow Demokrasi LBH Semarang: Gonjang-Ganjing Perppu Ormas

Selasa, 18 Juli 2017. Kedai Kopi ABG, Gunung Pati, Semarang

 

Kongkow demokrasi kali ini dipandu oleh Andhika Buana (PBH LBH Semarang) dan dipantik oleh Zainal Arifin (Direktur LBH Semarang) dan Tedi Kholiludin (Aktivis Lintas Iman). Zainal Arifin menyampaikan bahwa prakondisi yuridis penerbitan Perppu ini sebagaimana Putusan MK Nomor 38/PUU-VII/2009, tidak terpenuhi. Tidak ada satu penjelasanpun dalam Perppu Ormas yang menyatakan bahwa UU Ormas “tidak memadai”. Dalam bagian penjelasan, Perppu ini mengutip banyak ketentuan HAM internasional dan nasional, namun tidak menjelaskan apa korelasinya dengan penerbita Perppu. Sementara, secara substansi, diapaprkan juga beberapa norma didalam Perppu Ormas yang meluas. Atau dengan kata lain, tidak hanya menyasar Ormas tertentu yang menimbulkan kedaruratan. Dengan sejumlah pasal karet didalamnya, hanya butuh tujuh hari untuk membubarkan Ormas (dibanding sebelumnya, dalam UU Ormas butuh lebih dari 10 bulan). Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam Siracussa Principles juga tidak terpenuhi dalam penerbitan Perppu ini. Misal, tidak diumumkannya oleh pemerintah mengenai kapan situasi darurat itu dan kenapa menimbulkan keadaan darurat.

Sementara itu, Tedi Kholiludin menyampaikan terdapat tiga pandangan masyarakat dalam menyikapi Perppu Ormas, yaitu: menerima; menolak; dan menerima dengan catatan kritis. Menariknya, kelompok masyarakat yang menolak-pun terbagi dalam dua kelompok lantaran argumentasi penolakannya berbeda. Di satu sisi ada kelompok-kelompok pegiat HAM dengan kekhawatiran Perppu ini akan menjadi pintu awal otoritarianisme negara, sementara kelompok lainnya adalah Ormas-ormas kegamaan yang saat ini berpotensi untuk disasar dengan dasar argumentasi untuk mempertahankan eksistensi. Sementara, kelompok yang menerima dengan catatan kritis adalah kelompok yang memandang bahwa Perppu ini diturunkan benar-benar lantaran ada “Kegentingan” namun tetap berpotensi untuk memukul kelompok-kelompok lain. Namun, pemerintah juga dinilai tidak memiliki kajian untuk dijelaskan kepada masyarakat keadaan seperti apa yang mendasari berlakunya Perppu ini. Tedi juga menyampaikan bahwa jika melihat kondisi sosial balakangan, persoalan ekstrimisme tidak dapat diselesaikan dengan Perppu Ormas lantaran hal tersebut terjadi melalui ideologisasi yang lebih dari sekedar pembubaran Ormas.

LBH Semarang

o0o

 

Posts created 87

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas