Surat Terbuka Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Nirwasita Tantra Award 2017

10 - Jul - 2017 - by - Galeri,Kliping Media,Opini,Siaran Pers,Slider - No Comments »
Picture ofSurat Terbuka Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Nirwasita Tantra Award 2017

ALIANSI MASYARAKAT SIPIL JAWA TENGAH UNTUK KEADILAN EKOLOGI

Sekretariat : Jl. Jomblangsari IV Nomor 17, Kota Semarang.

 

 

Semarang, 7 Juli 2017

Kepada,

Yth. Ibu Siti Nurbaya,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia.

di-

JAKARTA

 

Salam Lestari,

Ibu Siti Nurbaya yang kami hormati, perkenalkan kami Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Keadilan Ekologi, dimana kami adalah gabungan masyarakat, lembaga non pemerintahan maupun perseorangan yang giat dalam perjuangan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan kerja-kerja pendampingan masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Perkenankan kami menyampaikan buah pikiran kami berkaitan dengan diselenggarakannya penghargaan Nirwasita Tantra yang di peruntukkan bagi pemerintah daerah dan/atau kepala daerah yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Kepala Daerah Jawa Tengah. Kami memberikan judul atas surat yang sekaligus menjadi siaran pers kami yaitu :

 

DISKUALIFIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM GELARAN PENGHARGAAN NIRWASITA TANTRA”;

“Inkonsistensi Kebijakan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang Menyebabkan Krisis Ekologis di Jawa Tengah”

 

Untuk Tahun 2017 ini, Provinsi Jawa Tengah lolos seleksi akhir penghargaan Nirwasita Tantra yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup didaerahnya. Penilaian penghargaan didasarkan pada Dokumen Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (LIKPLHD).

Lolosnya Provinsi Jawa Tengah dalam seleksi akhir penghargaan Nirwasita Tantra ini sangat disesalkan, karena banyak kebijakan dan sikap Provinsi Jawa Tengah yang tidak konsisten dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah. Dalam LIKPLHD Jawa Tengah tahun 2016 yang terbit pada tahun 2017. Ada 3 isu prioritas perbaikan kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah, yaitu Pencemarah Lingkungan, Kerusakan lingkungan dan alih guna lahan, serta kebencanaan.

Kebijakan dan sikap pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan kerusakan lingkungan selama ini hanya sebatas kegiatan seremonial semata, tidak ada langkah konkret yang dilakukan untuk merespon potensi kerusakan lingkungan yang terjadi. Pada tahun 2016, kegiatan yang dirumuskan hanya seperti  pemantauan, pengawasan, fasilitasi, FDG, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Jawa Tengah hanya bertindak apabila ada pengaduan dari masyarakat.

 

Bahkan, meskipun pemerintah telah mengatahui adanya kerusakan lingkungan, tetapi justru tidak mengambil tindakan untuk mencegah semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi.  Ini terjadi pada kasus reklamasi/pengurukan wilayah pesisir yang terjadi di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang. Dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan akibat pengurukan lahan basah di kelurahan karanganyar tersebut  telah mengakibatkan terganggunya aliran air yang menyebabkan banjir serta memperparah Rob di Kota Semarang. Artinya pemerintah Jawa Tengah tidak responsif dan proaktif dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah.

Kebijakan yang paling parah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara nyata dan justru proaktif mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan khususnya asas kehati-hatian dalam menjaga lingkungan hidup dengan menerbitkan kembali izin lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung serta mengabaikan perintah Presiden Republik Indonesia. Potensi kerusakan lingkungan atas terbitnya izin lingkungan tersebut tercermin dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pegunungan Kendeng tahap 1 yang diantaranya menyatakan potensi rusaknya ekosistem kawasan karst Pegunungan Kendeng dan Cekungan Air Tanah Watuputih yang merupakan kawasan lindung geologi yang dapat menyebabkan hilangnya cadangan air tanah, punahnya keanekaragaman hayati, rusaknya lahan pertanian, rusaknya jasa lingkungan ekosistem karst, pencemaran lingkungan, dampak kesehatan masyarakat, bahkan konflik sosial. Hal ini berlaku pula untuk rencana ekspolitasi karst dibeberapa kabupaten di Jawa Tengah lainnya. Hal ini secara nyata mencederai hati masyarakat yang sampai saat ini masih berjuang melawan kesewenang-wenangan tersebut.

Selain itu, baru-baru ini pada tahun 2016 terjadi penolakan atas eksploitasi kawasan hutan lindung Gunung Slamet karena menghilangkan dan mencemari sumber mata air warga. Selama ini warga telah memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari, perladangan, persawahan dan sumber mata pencarian. Dampak terburuknya ke depan atas eksploitasi kawasan hutan lindung gunung Slamet adalah deforestasi dan hilangnya satu-satunya kawasan hutan tropis basah di Pulau Jawa. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan eksploitasi kawasan hutan lindung gunung Slamet sudah jelas terlihat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan kawasan Geothermal Gunung Slamet, tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin pemanfaatan kawasan untuk menghentikan bahaya kerusakan lingkungan di Gunung Slamet.

Sebenarnya masih banyak persoalan lingkungan yang mengancam di kawasan Jawa Tengah karena eksploitasi besar-besaran kawasan lingkungan. PLTU Batang masih menyisakan persoalan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian dan wilayah pesisir serta persoalan penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan. PLTU Tanjungjati di Jepara juga mengakibatkan rusaknya ekosistem laut diperairan Jepara akan tetapi justru direncanakan akan semakin diperbesar.

Kebijakan lingkungan yang diambil pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini berdampak langsung terhadap terjadinya bencana lingkungan. Berdasar dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD), dari tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 442 kejadian tanah longsor di Jawa Tengah, bencana banjir sekaligus tanah longsor terjadi 10 kejadian di Jawa Tengah serta bencana banjir 215 kejadian di Jawa Tengah. Belum lagi bencana air pasang atau rob yang terjadi setiap hari di Kota Semarang dan Kabupaten Demak akibat reklamasi/pengurukan di kawasan pesisir dan alih fungsi daerah resapan hijau. Hal tersebut jelas menunjukkan adanya hal yang salah dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Semua fakta tersebut sekiranya semakin memperjelas wajah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang nyata-nyata suram.

Dengan berbagai macam persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Jawa Tengah tersebut, sangat disayangkan panitia seleksi penghargaan Nirwasita Tantra menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai nominator penerima penghargaan. Terlebih lagi apabila ternyata Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai pemenang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan tidak adanya kredibilitas dari penghargaan Nirwasita Tantra ini.

Perlu pula disoroti mengenai kriteria penilaian penghargaan yang hanya didasarkan pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan mengabaikan fakta riil yang terjadi di lapangan. Penilaian dokumen cenderung mudah untuk dimanipulasi. Contoh konkrit dapat di lihat dalam dokumen LUIKPLHD Jawa Tengah tahun 2016 yang terbit pada tahun 2017 yang merupakan dokumen yang dinilai pada gelaran penghargaan Nirwasita Tantra. Pada tabel luas areal dan produksi pertambangan (Hlm. III-33), di kolom kabupaten Rembang dinyatakan tidak ada satupun kegiatan penambangan yang dilakukan suatu perusahaan atau perorangan. Padahal berdasarkan data KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I tahun 2017 yang meneliti Kabupaten Rembang, dinyatakan terdapat 22 perseorangan ataupun perusahaan yang mendapatkan izin usaha pertambangan.

Kami menyambut baik upaya pemerintah dalam memberikan penghargaan terhadap kepala daerah yang menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan penghargaan Nirwasita Tantra. Tetapi jangan sampai penghargaan ini menjadi indikator dan alat legitimasi bagi pemerintah daerah menyatakan pemerintahannya telah melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kinerja yang baik disektor lingkungan hidup. Bahkan, jangan sampai penghargaan ini mendeligitimasi  adanya berbagai perjuangan warga terdampak kebijakan pemerintah daerah yang sebenarnya memperjuangkan hak-hak asasinya atas kebijakan pemerintah daerah yang sebenarnya merusak lingkungan.

Sudah seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendiskualifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah lainnya yang nyata-nyata tidak sesuai dengan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan justru menjadi aktor utama dibalik degradasi lingkungan dan krisis ekologi yang terjadi. Fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya adalah menindak tegas aktor dibalik degradasi lingkungan dan krisis ekologi, bukannya justru membenarkan kebijakan yang salah itu bahkan menyediakan alat legitimasi bagi Pemerintah Daerah terhadap kebijakannya yang seharusnya salah dan tidak pro lingkungan.Selain itu, sepertinya perlu dilakukan evaluasi secara mendasar terhadap kriteria penilaian penghargaan Nirwasita Tantra tersebut.

Demikian surat dan pernyataan sikap kami, atas perhatian dan ditindaklanjutinya surat dan pernyataan sikap ini, kami mengucapkan terima kasih.

 

Tertanda,

 

Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Keadilan Ekologi

 

  1. LBH Semarang
  2. KP2KKN Jawa Tengah
  3. Satjipto Rahadjo Institute
  4. LRC-KJHAM
  5. WALHI Jawa Tengah
  6. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)
  7. Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (PERPAG)
  8. Semarang Caver Association
  9. Gerakan Mahasiswa Pembela Kendeng
  10. Komunitas Payung Fakultas Hukum UNDIP
  11. Gerakan Buruh Pembela Kendeng
  12. Solidaritas Semarang Untuk Kendeng
  13. Komunitas Kamisan Fakultas Ilmu Budaya UNDIP

 

Nara Hubung :

Ivan Wagner (LBH Semarang) – 081225767492

Syukron Salam (KP2KKN Jawa Tengah) – 085292113416



Leave a Comment

Tulisan Terkait

10 - Jul – 2017 - Admin

Surat Terbuka Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Nirwasita Tantra Award 2017


29 - May – 2017 - Admin

Pengumuman Peserta Yang Lulus KALABAHU LBH Semarang Angkatan XIX TAHUN 2017


11 - Jul – 2014 - Admin

Dokumentasi Sidang Pledoi Karminah


3 - Jul – 2014 - Admin

Sidang PTUN Jepara


20 - Jun – 2014 - Admin

Pasir Besi


Tulisan Terkait

23 - Oct – 2014 - Admin

PT Sukarlin Nawa Putra Gugat Warga Pesaren


15 - Oct – 2014 - Admin

Warga Bertekad Temui Jokowi


10 - Jul – 2017 - Admin

Surat Terbuka Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Nirwasita Tantra Award 2017


18 - Dec – 2015 - Admin

LBH: Puluhan Ribu Warga Jateng Berpotensi Jadi Korban Pelanggaran HAM


1 - Sep – 2014 - Admin

Gubernur Digugat Warga Rembang Gara-Gara Pabrik Semen


Tulisan Terkait

21 - Dec – 2016 - Admin

Pernyataan Sikap tentang Putusan PK MA No 99 PK/TUN/2016 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016


10 - Jul – 2017 - Admin

Surat Terbuka Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Nirwasita Tantra Award 2017


19 - Jul – 2017 - Admin

Kongkow Demokrasi LBH Semarang: Gonjang-Ganjing Perppu Ormas


Tulisan Terkait

12 - Nov – 2014 - Admin

Press Release: Janda Pahlawan Mencari Keadilan


10 - Dec – 2014 - Admin

Peringatan HAM 2014: Menolak Lupa Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah


23 - Apr – 2017 - Admin

Siaran Pers: Peringatan Hari Bumi Internasional


22 - Oct – 2014 - Admin

Press Release “Koalisi Anak Bangsa Peduli Jasa Pahlawan”


17 - Jan – 2017 - Admin

SIARAN PERS: Keputusan Gubernur Jateng yang Mencabut Izin, Tapi Memerintahkan Perbaikan adalah Bentuk Pengelabuan, Pembangkangan dan Perbuatan Melawan Hukum


Tulisan Terkait

2 - Aug – 2017 - Admin

Press Release


21 - Dec – 2016 - Admin

Pernyataan Sikap tentang Putusan PK MA No 99 PK/TUN/2016 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016


21 - Mar – 2017 - Admin

KENDENG MENUNDUKKAN KEPALA


10 - Jul – 2017 - Admin

Surat Terbuka Masyarakat Sipil Jawa Tengah Untuk Nirwasita Tantra Award 2017


19 - Jul – 2017 - Admin

Kongkow Demokrasi LBH Semarang: Gonjang-Ganjing Perppu Ormas


© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054