Waduk Logung Kudus – atas nama petani menyingkirkan petani

20 - Jun - 2014 - by - Artikel - 1 Comment »
Picture ofWaduk Logung Kudus – atas nama petani menyingkirkan petani

 “Waduk Logung Kudus: atas nama petani menyingkirkan petani”

Oleh : Zainal Arifin

Tentang rencana pembangunan Waduk Logung Kudus Berdasarkan keterangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana rencana proyek pembangunan waduk logung di Kudus adalah termasuk salah satu dari 15 waduk di Indonesia yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang Pekerjaan Umum dan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai Jratunseluna.1 Waduk yang direncanakan mempunyai kapasitas 20.150.000 m3 dengan ketinggian 55,20 m ini diperuntukkan sebagai suplai air baku (air minum dan irigasi) dan pengendalian debit banjir di sungai logung dengan membutuhkan lahan sekitar 255,28 ha dilahan milik warga dan lahan kelola perhutani.2

Dalam pelaksanaanya, rencana proyek waduk logung ini sudah dimulai sejak tahun 2002 dengan melakukan studi kelayakan dan desain awal oleh Proyek Irigasi Andalan Jawa Tengah (PIAJT) yang ditindak lanjuti dengan review detail desain oleh Proyek Penyediaan Air Baku Jratunseluna pada tahun 2004 dan lanjutkan dengan review desain waduk logung pada tahun 2010.

Atas rencana pembangunan waduk logung tersebut maka terbitlah Keputusan Bupati Kudus Nomor: 031/ 169/ 2009 tertanggal 7 Mei 2009 tentang Izin Lokasi yang diperpanjang dengan Keputusan Bupati kudus Nomor: 031/ 126.1/ 2012 tertanggal 08 Mei 2012. Karena rencana proyek pembangunan waduk logung termasuk dalam kategori kepentingan umum3 maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor: 031/ 170/ 2009 tertanggal 11 Mei 2009.

Karena berlaku aturan terkait penadaan tanah untuk kepentingan umum, maka penentuan harga lahan ditentukan dengan menggunakan jasa penilai yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Jhonny & Rekan. Dalam penilaian yang dilakukan di Desa kandangmas ditetapkan Nilai nyata/ m2 terendah Rp. 24.000 dan tertinggi Rp. 31.000.

Disamping pembebasan lahan, pembangunan waduk logung termasuk dalam kategori proyek yang berdampak penting dan wajib AMDAL. Berdasarkan keterangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng, AMDAL waduk logung saat ini adalah AMDAL yang kedua setelah AMDAL sebelumnya dinyatakan cacat hukum dan daluwarsa. Dari BLH Jateng juga menyampaikan bahwa AMDAL telah selesai namun masih ditahan pengesahannya karena masih adanya konflik dimasyarakat.4

Carut marut pengadaan tanah Dalam UU No 2 tahun 2012, yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil bagi yang berhak.5 Dalam proses ini dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dam keselarasan.6 Sehingga dalam pelaksanaanya harus senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Namun pada prakteknya dilapangan, proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh P2T jauh dari asas-asas yang seharusnya menjadi pegangan dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat pemegang hak atas tanah dikumpulkan untuk melepaskan tanahnya dengan tidak memberikan pilihan atas ganti kerugian yang akan didapat. Dari sinilah dimulai proses dialogis yang tidak berimbang ditambah dengan unsur-unsur yang bersifat intimidasi.7

Alhasil, banyak diantara masyarakat pemegang hak atas tanah melepaskan tanahnya karena tidak mau mengambil resiko8 yang berakibat proses pelepasan lahan yang tidak terkawal. Dalam proses ini, masyarakat yang melepaskan lahannya tidak pernah disampaiakn terkait berapa jumlah luasan lahan yang terkena proyek pembangunan,9 nominatif harga tanah dan tanaman,10 tidak diberi kwitansi/ Bukti pembayaran,11 maupun berita acara pelepasan hak.12

Pengabaian hak-hak masyarakat dalam proses AMDAL

Analisis Mengenai Dampak lingkungan atau yang disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.13

Begitu pentingnya AMDAL sebagai salah satu prasyarat wajib yang harus dimiliki untuk jenis usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan atau sebagaimana yang diatur Peraturan pemerintah No 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan, maka AMDAL memiliki posisi yang sangat strategis untuk menentukan layak atau tidaknya suatu jenis kegiatan oleh pejabat yang berwenang.

Begitu juga dengan Rencana pembangunan waduk logung ini, jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11 tahun 2006 tentang jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka sesuai dengan lampiran I aturan tersebut dalam Bidang Pekerjaan Umum, rencana pembangunan waduk logung telah memenuhi ketentuan yang diatur yakni dengan tinggi > 15 m dan luasan > 200 ha. Alasan secara ilmiah bahwa dalam skala ini termasuk dalam large dam (bendungan besar), kegagalan bendungan pada luas genangan sebesar ini berpotensi mengakibatkan genangan yang cukup besar dibagian hilirnya, selain dampak hidrologi, skala ini juga akan mempengaruhi iklim mikro pada kawasan sekitarnya dan ekosistem daerah hulu dan hilir waduk. Oleh karena itu, rencana pembangunan tersebut termasuk dalam kategori jenis usaha/ kegiatan yang wajib AMDAL.

Namun yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah Dampak Besar dan Penting sehingga membuat suatu jenis usaha/ kegiatan wajib AMDAL bukan hanya berpijak pada proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan dampak lingkungan, akan tetapi juga melingkupi proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya (Pasal 3 PP No 27/ 1999). Sehingga sangat penting dan perlu sekali mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL sebagai yang terkena dampak bahkan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan (Pasal 9 PP No 27/ 2012, Pasal 26 UU No 32/ 2009).

Akan tetapi dalam prakteknya masyarakat tidak tahu menahu proses ini. Yang terjadi selama ini adalah masyarakat diundang ke balai desa hanya untuk proses pembebasan lahan, itupun hanya untuk warga pemegang hak atas tanah saja. Padahal yang paling
penting dalam proses pembangunan ini adalah keterlibatan masyarakat yang berpotensi terkena dampak sehingga akan tecipta ruang dialogis yang membahas segala kemungkinan dampak yang muncul sampai pada penentuan rekomendasi layak atau tidaknya proyek waduk logung ini.

Terkait proses AMDAL ini masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Korban Embung Logung (FORKOMAKEMBUNG) telah berulang kali melakukan audiensi ke Bupati Kudus, BBWS, BLH Jateng, sampai Gubernur Jateng untuk menanyakan dan meminta keterlibatan dalam proses AMDAL, namun sampai saat ini belum pernah sekalipun masyarakat diundang atau diberi ruang untuk menyampaikan keterancaman akan dampak lingkungan dan sosial yang menghantui masyarakat.

Kepentingan umum yang tidak transparan

Salah satu tolok ukur dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi, yakni ketersediaan data dan informasi yang dapat diakses oleh publik dengan mudah, sehingga masyarakat dapat melaksanakan peranannya secara maksimal dalam hal pengawasan. Karena pembangunan waduk logung termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum, maka seharusnya berlakulah asas ini.

Sebenarnya asas ini telah diadopsi dan menjadi semangat dalam aturan pengadaan tanah. Salah satu diantaranya adalah setelah terbentuknya P2T harus dibentuk pula sekretariat dan satuan tugas pelaksana pengadaan tanah untuk mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi, membuat berita acara pelepasan hak. Pengumaman hasil penelitian dan inventarisasi serta data nominatif harga tanah dan tanaman ini dimaksudkan untuk menghormati hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya selain juga sebagai kontrol atas pelaksanaan pengadaan tanah. sehingga konsekuensi dari pengumuman ini mayarakat yang berkepentingan bisa mengajukan keberatan atas hasil kinerja P2T atau sebagai mana yang diatur dalam aturan pengadaan tanah.

Namun sekali lagi dalam melaksanakan tugasnya P2T mengabaikan asas yang seharusnya dijunjung tinggi. Data dan informasi tidak diumumkan secara baik dan maksimal, warga pemilik lahan tidak mengetahui hasil inventarisasi, berapa luasan yang terkena objek pembangunan waduk, berapa harga tanah dan tanaman, bahkan masyarakat yang telah melepaskan tanahnya tidak diberi bukti pembayaran dan berita acara pelepasan hak.

Atas kondisi itu, masyarakat yang tergabung dalam FORKOMAKEMBUNG berinisiatif melakukan akses informasi sebagaimana yang diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan okumentasi (PPID) kabupaten kudus. Adapun informasi yang diakses salah satu diantaranya adalah peta objek dan data nominatif harga tanah dan tanaman yang masuk dalam objek pembangunan.

Disinilah terlihat jelas bagaimana buruknya pelaksanaan rencana pembangunan waduk logung hingga masyarakat mulai memiliki kecurigaan terkait kejelasan proyek, yakni pembangunan waduk logung tersebut bukanlah proyek yang direncanakan atas dasar keterbutuhan, namun proyek yang diada-adakan untuk kepentingan yang tidak jelas. Data dan informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat harus diminta melalui proses sengketa di Komisi Informasi Jateng. Dalam proses ajudikasi ini masyarakat dimenangkan dan memerintahkan kepada pemerintah kabupaten kudus, namun sekali lagi selayaknya masyarakat adalah musuh dari pemerintah, pemkab Kudus kembali mengajukan banding di PTUN Semarang atas putusan Komisi Informasi.

Atas nama petani menyingkirkan petani

Seringdimuat dalam penjelasaanya di media massa pemerintah menyatakan bahwa pembangunan waduk logung dimaksudkan untuk pengendalian banjir dan memenuhi keterbutuhan air baku termasuk diantaranya adalah untuk menjawab kebutuhan irigasi pertanian. Dari sini dapat dilihat bagaimana komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui penyediaan infrastruktur di bidang pertanian.

Namun sungguh sangat ironis sekali jika pembangunan infrastrutur dalam bentuk pembangunan waduk ini dibangun dengan merampas lahan-lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi lahan penghidupan masyarakat tani. Setidaknya ada lebih dari
200 ha dengan rincian lebih dari 500 jumlah lahan pertanian yang akan hilang.

Hal inilah yang menjadi ketakutan masyarakat yang tergabung dalam FORKOMAKEMBUNG. Bayang-bayang kelam waduk Kedung Ombo senantiasa melintas dalam pikiran para petani. Ancaman penitipan ganti rugi di Pengadilan dan pencabutan hak atas tanah menjadi satu momok yang setiap saat memupus harapan para petani untuk bercengkerama dengan lahan dan tanamannya.

Tidak ada lagi panen yang dinanti, tidak ada lagi kebahagian dan kebanggaan seorang tani dengan cangkul dipundaknya, hilang sudah romansa permusuhan patani dengan hama yang selalu menjadi bahan diskusi di pematang sawah. Kini bayangan yang ada di depan mata jika waduk berdiri adalah si renta penjual asongan yang menjajakan rokok kepada pengunjung wisata air.

Norma dan tradisi yang selama ini dianut akan menguap begitu saja bersamaan dengan banyaknya orang dari kota yang masuk ke pemukiman mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah tanah-tanah yang dulu mereka kuasai secara turun temurun akan dikelola oleh para pemodal yang yang tak pernah mereka kenal.

Waduk logung adalah satu contoh dari sekian banyak konflik yang timbul dari ketidakberpihakan aturan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pertentangan pardigma pembangunan senantiasa memberikan ruang dan berpotensi melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kondisi seperti itu tentu saja menjadi tanggungjawab Negara untuk mendahulukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas tanah yang melekat, yakni hubungan sejarah antara masyarakat dengan tanahnya.

1 Berdasarkan surat balasan BBWS Pemali-Juwana Nomor: HM 0101-A0.1/ 128 tertanggal 11 April 2013 atas
permohonan audiensi warga.
2 Luasan tersebut terletak di Tanjungrejo seluas 41,38 ha, Desa Kandangmas seluas 165,78 ha, dan lahan kelola
Perhutani seluas 47,12 ha. Sementara dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor: 031/ 169/ 2009 tertanggal 7 Mei 2009
tentang Izin Lokasi yang diperpanjang dengan Keputusan Bupati kudus Nomor: 031/ 126.1/ 2012 tertanggal 08 Mei
2012 luasan adalah + 196 ha.
3 Dalam UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang
dimaksud kepentingan umum adalah: kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

4 Disamapaikan oleh pak otnil dalam audiensi warga dengan BLH Jateng dan udiensi warga di kantor Gubernur
Jateng.
5 Pasal 1 ayat 2 UU No.12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum.
6 Pasal 2 UU No.12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum.
7 Proses inimidasi disini dilakukan oleh aparat Desa yang menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh dilawan,
jika tanah tidak dilepas maka akan bernasib seperti halnya kasus waduk kedung ombo, hak atas tanah akan dicabut
dan akan diserahkan ke pengadilan.
8 Para petani tidak memiliki pilihan lain selain melepas tanahnya.
9 Pada faktanya ada perbedaan antara hasil ukur P2T dengan SPPT dalam hal luasan, P2T mengganti kerugian
dengan luasan yang terkecil.
10 P2T tidak menyampaikan berapa nominal harga tanah dan tanaman, proses pembayaran dilakukan secara global
tanpa adanya rincian. Padahal sesuai aturan pengadaan tanah, sejak mulai P2T melakukan inventarisasi sampai pada
taksiran harga dalam bentuk data nominative harus diumumkan di kantor desa setempat sekurangnya 14 hari atau
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan kepala BPN RI No 3 tahun 2007
11 Secara normatif proses pembayaran termasuk dalam peristiwa hukum yang harus ada bukti secara formal.
12 Berdasarkan Peraturan kepala BPN RI No 3 tahun 2007 Proses pelepasan lahan dituangkan dalam sebuah berita
acara pelepasan hak.

13 Pasal 1 PP Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).



One Response to “Waduk Logung Kudus – atas nama petani menyingkirkan petani”

  1. fadila berkata:

    siapayang mengerjakanproyeklogung??

Leave a Comment

Klik di sini untuk membatalkan balasan.

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054