Mendorong Hak Akses Informasi, Hak Partisipasi dan Hak Akses Terhadap Keadilan dalam Penataan Ruang di Jawa Tengah

29 - Jan - 2016 - by - Hak Akses Informasi - No Comments »
Picture ofMendorong Hak Akses Informasi, Hak Partisipasi dan Hak Akses Terhadap Keadilan  dalam Penataan Ruang di Jawa Tengah

Mendorong Hak Akses Informasi,

Hak Partisipasi dan Hak Akses Terhadap Keadilan

dalam Penataan Ruang di Jawa Tengah

Latar Belakang

Lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi publik. Selain itu, Undang-undang ini juga memberikan kewajiban kepada badan publik negara dan badan publik non negara untuk  memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam seluruh sektor pelayanan masyarakat, seharusnya UU tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk terbuka seperti halnya dalam urusan penataan ruang.

Sebelum lahirnya UU ini, Hak atas informasi khususnya berkaitan dengan Tata Ruang sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini dapat dilihat dalam (pasal 13 huruf “f” dan “g”) yang mengatur bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sekaligus menyebarluaskannya kepada masyarakat. Selain itu dalam Pasal 60, kaitannya dengan hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, setiap orang salah satunya berhak untuk : a. mengetahui rencana tata ruang. Kedua hal tersebut bertujuan agar publik mendapatkan akses yang cukup atas informasi penataan ruang.

Selengkapnya…



Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054