SEMARANG, KOMPAS — Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menolak eksepsi (keberatan) dari Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia dalam sidang gugatan penerbitan izin lingkungan pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jateng. Majelis hakim yang dipimpin Susilowati Siahaan di PTUN Semarang, Kamis (18/12), memutuskan melanjutkan pemeriksaan perkara itu.

Penggugat dalam perkara itu adalah warga Rembang yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Muhnur Satyahaprabu, Judianto Simanjuntak, dan Evarisan. Gubernur Jateng sebagai tergugat diwakilkan oleh Setyoko dan Suryo Adi Winarno. Tergugat intervensi, yaitu PT Semen Indonesia (SI), diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Sadly Hasibuan dari Firma Hukum Adnan Buyung Nasution.

Majelis hakim menolak keberatan tergugat, yang menilai obyek sengketa tak dapat digugat di PTUN. Menurut majelis hakim, obyek sengketa berupa surat keputusan izin lingkungan tertanggal 7 Juni 2012 adalah keputusan tata usaha negara yang bisa digugat. Surat izin lingkungan termasuk obyek sengketa yang nyata dan tidak abstrak, ditujukan pada pihak yang jelas, dan menimbulkan akibat definitif bagi pihak yang ditujukan.

Eksepsi dari PT SI, yang menyatakan pembangunan pabrik semen diperlukan karena mendesak dan menyangkut kepentingan umum, juga tidak diterima. ”Majelis hakim tidak melihat adanya keadaan yang mendesak dan kepentingan umum,” kata Susilowati.

Sadly Hasibuan meminta majelis hakim memahami posisi kliennya. ”Kami paling terdampak. Kami memohon majelis hakim dapat melihat perkara ini secara obyektif dan mandiri,” katanya. Seusai sidang, ia menyatakan siap membeberkan bukti untuk memenangkan perkara itu.

Sebaliknya, Evarisan meminta majelis hakim memerintahkan tergugat intervensi menghentikan segala aktivitas pembangunan di lokasi di Kecamatan Gunem, Rembang, hingga kasus itu berkekuatan hukum tetap. Namun, majelis hakim menyatakan belum dapat menyatakan sikap terkait hal itu.

Hormati putusan

Menanggapi putusan sela majelis hakim PTUN Semarang, Sekretaris Perusahaan PT SI, Agung Wiharto, mengatakan, sejak awal menghormati apa pun putusan pengadilan terkait rencana proyek pabrik semen di Rembang. ”Kami mengikuti saja hasil persidangan di PTUN. Proyek pabrik semen tujuannya baik, salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Saat ini perkembangan proyek semen secara fisik di tapak pabrik semen di Rembang sudah 15 persen,” katanya.

Menurut Agung, proyek pabrik semen di Rembang tetap akan memperhatikan lingkungan dan ketersediaan air. Apalagi, pembangunannya dibarengi penyiapan lahan seluas 80 hektar sawah untuk mendukung ketahanan pangan.

Selama persidangan berlangsung, sebanyak 34 ibu dari Rembang mengikutinya dengan saksama. Mereka mengenakan kebaya dan kain batik, lengkap dengan selendang. Sunarsih (31), seorang dari kaum ibu, mengatakan, akan mengawal persidangan itu sampai akhir. (UTI/WHO)