Warga Bertahan di Depan Gedung PTUN Semarang

18 - Dec - 2014 - by - Advokasi,Litigasi,Non Litigasi - No Comments »
Picture ofWarga Bertahan di Depan Gedung PTUN Semarang

Kompas, 18 Desember 2014

Warga Bertahan di Depan Gedung PTUN Semarang

SEMARANG, KOMPAS — Warga Kendeng Utara di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, berunjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan mendirikan tenda seperti yang mereka lakukan di lokasi rencana berdirinya pabrik semen PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Rembang, Rabu (17/12). Mereka ingin mengawal sidang gugatan atas izin lingkungan pendirian PT Semen Indonesia yang berlangsung Kamis (18/12) ini.Warga yang didominasi oleh ibu-ibu itu mendirikan tenda di trotoar di depan gedung PTUN Semarang. Mereka, sekitar 60 orang, duduk di dalam tenda berwarna biru bertuliskan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang.Warga sebenarnya bertekad untuk menginap di lokasi itu. Namun, polisi hanya mengizinkan aksi tersebut berlangsung hingga pukul 20.00 dan dilanjutkan Kamis saat sidang yang beragenda pembacaan putusan sela berlangsung.

”Tuntutan kami tidak berubah. Kami minta pabrik tidak didirikan di Rembang karena akan mengancam keberadaan mata air yang selama ini menjadi penghidupan kami,” ujar warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Supristianto (32).

Dia juga mengatakan, ia ingin menagih janji Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang pada awal masa pemerintahannya menegaskan Jateng tetap menjadi lumbung pangan. Karena itu, ia mempertanyakan komitmen tersebut ketika penambangan karst yang mengancam mata air dan lahan pertanian justru didukung.

Yani (26), warga Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, mengatakan hal senada. Ia khawatir eksploitasi kawasan karst di dekat tempat tinggalnya akan mengancam kehidupan warga di masa yang akan datang.

”Kami hanya memikirkan anak cucu kami nanti akan seperti apa. Kalau sekarang lingkungan kami dirusak, kami nanti minum air dari mana? Sawah kami bagaimana?” ujarnya.

Pendamping warga dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Zainal Arifin, mengatakan, izin lingkungan dapat dibatalkan jika persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

”Penting bagi hakim untuk melanjutkan perkara ini sehingga kita akan mengetahui fakta-fakta yang akan muncul dalam persidangan dan persoalan ini akan menjadi lebih terang,” kata Zainal. (UTI)



Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054