Press Release Khawatir Bencana di Jateng, Warga Rembang Tolak Eksepsi Gubernur di PTUN

17 - Des - 2014 - by - Advokasi,Non Litigasi - No Comments »
Picture ofPress Release Khawatir Bencana di Jateng, Warga Rembang Tolak Eksepsi Gubernur di PTUN

JARINGAN MASYARAKAT PEDULI PEGUNUNGAN KENDENG (JMPPK)

Press Release
Khawatir Bencana di Jateng, Warga Rembang Tolak Eksepsi Gubernur

di PTUN

Salam Lestari!!!
Rembang, 17 Desember 2014, Masyarakat Kabupaten Rembang menolak pendirian pabrik dan pertambangan semen oleh PT Semen Indonesia di Rembang. Aksi ini merupakan rangkaian perjuangan dan tuntutan panjang warga menjelang sidang pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim atas gugatan warga dan Wahana Lingkungn Hidup (Walhi) terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia pada Kamis, 18 Desember 2014.

Sebelumnya dalam sidang jawaban PT Semen Indonesia selaku Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi (tangkisan) terkait kewenangan absolut PTUN Semarang yang pada intinya PTUN Semarang tidak berwenang memeriksa gugatan warga karena SK Gubernur Jawa Tengah No: 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan kegiatan pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Terkait Eksepsi tersebut, Warga yang diwakili oleh Tim Advokasi Peduli Lingkungan dalam Replik (jawaban atas jawaban) menyampaikan bahwa Tergugat tidak memahami secara utuh UU PPLH (UU 32/2009), yang didalamnya mengatur dan memberikan kewenangan pada PTUN untuk membatalkan Izin Lingkungan apabila terdapat pelanggaran mengenai ketentuan dalam keputusan dalam Komisi AMDAL. lebih lanjut kewenangan PTUN tersebut dipertegas dalam pasal 93 ayat (2) UU PPLH yang berbunyi: “Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara mengacu pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara”.

Muhnur Satyahaprabu salah satu dari Tim kuasa hukum warga menyatakan bahwa “secara formil objek gugatan telah memenuhi syarat untuk diperkarakan di PTUN. Sehingga tidak ada satu alasan bagi hakim untuk menolak (mengabulkan eksepsi tergugat) memeriksa perkara ini”. Lebih lanjut muhnur menambahkan “pasal 93 UU PPLH semangatnya tidak membatasi obyek sengketa (Objectum Litis) keputusan Tata Usaha Negara, apalagi kami mempunyai temuan fakta bahwa proses terbitnya izin lingkungan patut diduga kuat menyalahi ketentuan peraturan Undang-undang.

Muhnur menambahkan bahwa dalam perkara ini hakim harus berpijak pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang didalamnya dijelaskan bahwa hakim harus berpegang pada prinsip kehati-hatian yakni, apabila terdapat ancaman yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan. Prinsip ini dikenal dengan istilah In Dubio Pro Natura, terutama untuk penerapan perkara Tata Usaha Negara dibidang lingkungan hidup.

Muhnur melanjutkan “selain itu hakim juga harus berpegang pada prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm), prinsip ini penting dipahami oleh hakim terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekositem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Oleh karena itu kami berharap hakim akan bersikap progresif dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pada tahap berikutnya”.

Zainal Arifin selaku pendamping hukum warga dari LBH Semarang menuturkan “sesuai pasal 37 ayat (2) UU PPLH menegaskan bahwa izin Lingkungan dapat dibatalkan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. Untuk itu penting bagi hakim untuk melanjutkan perkara ini sehingga kita akan tahu fakta-fakta yang akan muncul dalam persidangan nanti dan persoalan ini menjadi lebih terang”. Zainal melanjutkan, “sesuai dengan semangatnya Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada jrakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara”.

Joko Prianto, warga Tegaldowo, Rembang sekaligus koordinator umum aksi mengatakan, “penolakan kami sekali lagi bukan tanpa alasan rasional. Kami tidak ingin sumber air kami hilang akibat pertambangan. Kehidupan warga sudah cukup sejahtera dengan hidup bertani. Pertanian kami subur, makmur dan kami sangat bersyukur”.

“Pertambangan berdampak hilangnya sumber mata air. Lahan pertanian dan ternak terancam krisis air dan tentu perekonomian kami hancur,” kata Joko Prianto.

Sementara itu, Mokh Sobirin Direktur Yayasan Desantara menuturkan, “Sebagai Provinsi dengan tingkat kerawanan bencana paling tinggi di Indonesia, seharusnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih waspada terhadap proyek-proyek pembangunan yang menjadi pemicu bencana, seperti proyek pertambangan”.

Joko Prianto yang juga sebagai kordinator Umum aksi menambahkan, bahwa aksi ini tidak hanya dilakukan pada tanggal 17 Desember 2014 besok di depan kantor PTUN Semarang dengan pendirian tenda dan menginap saja, namun aksi bersama dari berbagai kabupaten yang saat ini berkonflik dengan pertambangan semen dan pasir besi seperti Pati, Blora, Rembang, Grobogan, Jepara, Temanggung, Kudus dan Semarang juga akan dilakukan pada 18 Desember 2014 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada pukul 10.00 WIB. Adapun tuntutan kami diantaranya : Menuntut hakim PTUN Semarang untuk menolak eksepsi Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia dalam kasus gugatan warga terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia di Rembang.
1. Menuntut Gubernur untuk melakukan moratorium penambangan di Jawa Tengah.
2. Menuntut Gubernur mewujudkan visi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan.
3. Cabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang karena ditemukan banyak manipulasi data dan prosedur yang penuh kebohongan.
Kontak Person :
Zaenal Arifin : Korlap/ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang (085727149369)
Joko Prianto : Kordinator Umum Aksi (082314203339)
Muhnur : Walhi/Tim Advokasi Peduli Lingkungan (081326436437)



Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054