SEMARANG, KOMPAS — Susunan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang menangani gugatan warga Kendeng Utara, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terhadap Surat Keputusan Gubernur Jateng tentang izin lingkungan pendirian PT Semen Indonesia, Kamis (20/11), berubah. Hakim yang bersertifikat lingkungan, yang sebelumnya menjadi anggota, kini menjadi ketua majelis hakim.

Sebelum memulai sidang pembacaan jawaban tergugat, hakim Susilowati Siahaan menjelaskan, berdasarkan penetapan Ketua PTUN Semarang tanggal 18 November 2014, ia ditunjuk sebagai ketua majelis hakim karena telah bersertifikat lingkungan. Sebelumnya, majelis hakim diketuai Husein Amin Efendi dengan anggota Susilowati dan Desi Wulandari.

Perubahan susunan majelis hakim itu sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang menyebutkan, perkara lingkungan hidup harus diadili oleh majelis hakim yang ketuanya adalah hakim lingkungan hidup. Penggugat melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan permintaan itu kepada Ketua PTUN Semarang.

Tergugat, Gubernur Jateng, diwakili Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Suryo Adi Winarno. Tergugat dua intervensi, yaitu PT Semen Indonesia (SI), diwakili kuasa hukumnya, Sadly Hasibuan dari Firma Hukum Adnan Buyung Nasution.

Jawaban Gubernur Jateng dibacakan ketua majelis hakim. Gubernur Jateng memandang PTUN Semarang tak berwenang mengadili kasus itu. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang pada Pasal 93 menyatakan, gugatan dapat diajukan untuk badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin lingkungan kepada usaha atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tetapi tidak dilengkapi dokumen amdal. PT SI memiliki amdal untuk penambangan dan pendirian pabrik semen.

Kuasa hukum PT SI menilai, penambangan dan pendirian pabrik itu diperuntukkan bagi kepentingan umum. Izin yang didapatkan oleh PT SI juga sah.

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan tanggapan pada persidangan 4 Desember 2014. Majelis hakim juga meminta tergugat menyiapkan bukti atas jawaban yang mereka sampaikan dalam persidangan.

Kuasa hukum penggugat, Asep Mufti, mengungkapkan, penambangan dan pembangunan pabrik semen tidak termasuk unsur kepentingan umum.

Dua unjuk rasa

Aktivis dari Koalisi Semarang untuk Kendeng, Kamis, berunjuk rasa menuntut majelis hakim membatalkan izin PT SI. Mereka juga minta aktivitas perusahaan itu di Rembang dihentikan selama persidangan.

Di sisi lain, warga lereng Gunung Butak, Rembang, berunjuk rasa di Kantor Gubernur Jateng, mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang. Mereka menilai keberadaan pabrik akan meningkatkan perekonomian warga. (UTI/WHO)