Press Release: Janda Pahlawan Mencari Keadilan

12 - Nov - 2014 - by - Non Litigasi,Siaran Pers - No Comments »
Picture ofPress Release: Janda Pahlawan Mencari Keadilan
“PRESS RELEASE”
Koalisi Semarang Peduli Jasa Pahlawan
(Koalisi Semarang Peduli Jasa Pahlawan terdiri dari : YLBHI-LBH (Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) Semarang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)).
 
“JANDA PAHLAWAN MENCARI KEADILAN”
Semarang, 12 November 2014. Sejak Tanggal 3 Juni 2014 ibu Arie Soetanto dipaksa keluar dari Rumah Negara Golongan III dijalan Pandean Lamper I/ 45 Semarang yang sudah dihuni selama 30 tahun. Dalam hal ini dilakukan oleh Kanwil BEA & CUKAI Semarang. Dan sejak saat itu ibu Arie Soetanto menumpang hidup dirumah menantunya hingga tanggal 9 November 2014.
Di dalam peraturan perundang-undangan manapun tidak dibenarkan melakukan pengusiran paksa terhadap siapapun. Dalam hal yang dilakukan oleh Kanwil BEA & CUKAI Semarang kepada Ibu Arie Soetanto telah bertentangan / melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 serta Pasal 28 (i) Ayat 2 bahkan telah melanggar konstitusi tertinggi kita Pancasila sebagai sumber dari segala sumber  hukum yang berlaku di Republik Indonesia khususnya sila kemanusian yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apalagi ibu Arie Soetanto sudah mengajukan permohonan untuk memiliki Rumah Negara yang dihuninya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 16 dan 17 PP No. 31 Tahun 2005 perubahan atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara bahwa Rumah Negara dapat dialihkan haknya kepada penghuni Rumah Negara melalui sewa beli. Namun Pengajuan Permohonan ini belum dikabulkan, krn Rumah Negara  yg dihuni oleh ibu Arie Soetanto belum didaftarkan oleh instansi terkait dalam hal ini Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY. Padahal hal tsb merupakan kewajiban bagi Pimpinan Intansi sesuai dgn pasal 13 PP no 31 thn 2005 
Peraturan Menteri Keuangan No: 244/PMK.06/2012, tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara yang menyatakan….. “Apabila penghuni tidak mengosongkan rumah negara maka pengguna barang/Kuasa pengguna wajib meminta penetapan dari Pengadilan (dalam hal ini PN Semarang) melalui upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri
Kemudian mengenai pengusiran paksa tersebut ibu Arie sutanto sudah mengadukan kepada Komnas HAM. Yang di respon oleh Komnas HAM melalui Surat No. 190/K/Mediasi/V/2014 yang ditujukan kepada Ka Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY. Namun di abaikan begitu saja oleh Ka Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY. Yang jadi pertanyaan  dengan diabaikannya Surat No. 190/K/Mediasi/V/2014 oleh Kanwil Bea dan Cukai Jateng/DIY, tindakan apa yang akan dilakukan oleh KOMNAS HAM ??
Demikian pula surat dari anggota DPR RI No. 060/HI-DPR/VI/2014, hal : Perlakuan tidak patut terhadap Janda Pejuang Kemerdekaan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI sampai dengan hari belum juga ada respon maupun tanggapan dari Bapak Menteri Terhormat.
Oleh karena itu, kami Koalisi Semarang Peduli Jasa Pahlawan (KSPJP) melakukan aksi damai di depan pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Kebetulan berbarengan dengan momentum Hari Pahlawan (10 November). Menyuarakan keadilan untuk ibu Arie Soetanto (Janda pahlawan) Eks TNI BRIGADE XVII Tentara Pelajar yang telah diusir paksa oleh Kanwil BEA & CUKAI Semarang 3 Juni 2014 yang lalu.
Melalui aksi hari ini, kami (KSPJP) meminta dengan sangat kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengembalikan kedudukan keluarga ibu Arie Soetanto kembali masuk ke rumah negara golongan 3 seperti sediakala sama pada saat sebelum di usir paksa pada tanggal 3 Juni 2014. Dan dikembalikan juga semua barang-barang harta benda milik keluarga ibu Longga Maryketini Ritonga (istri Bpk Arie Soetanto) dimasukkan kembali kerumah jalan Pandean Lamper 1 No. 45 RT 007/ RW. 008 Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan.
Untuk agenda sidang hari ini Rabu 12 November 2014 No. Perkara : 056/G/2014/PTUN.SMG adalah Kesimpulan dari Para Pihak. Dalam kesimpulan pihak penggugat akan menyimpulkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak Tergugat (Kanwil Bea dan Cukai yang bertentangan dengan pasal 27 dan pasal 28 huruf (i) UUD 1945 dan Pancasila khususnya sila ke 2 dan ke 5.
Sekali lagi kami elemen-elemen Koalisi semarang peduli jasa pahlawan mengingatkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua PTUN Semarang serta Majelis hakim yang menyidangkan perkara No. 056/G/2014/PTUN.SMG :
“HARGAI DAN HORMATI JASA PAHLAWAN VETERAN PEJUANG PERANG KEMERDEKAAN”
-          Tidak akan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia
-          Tidak akan ada Gubernur Jawa Tengah
-          Tidak akan ada Hakim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
KALAU TIDAK ADA VETERAN PEJUANG ANGKATAN 45
 
BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG MENGHARGAI JASA PAHLAWANNYA.
Ibu Arie Soetanto sebagai Penghuni Rumah Negara Golongan 3 ini  dilindungi :
1.    UU No. 72 Tahun 1957                                              4. PP No. 31 Tahun 2005
2.    UU No. 1 Tahun 2011                                                5. PerPres No. 11 Tahun 2008
3.    PP No. 40 Tahun 1994                                               6. PerMenKeu : PMK 138/2010
 
Semarang, 12 November 2014
 
KOALISI SEMARANG PEDULI
JASA PAHLAWAN
Kontak:
Agung 08561412002
Etty 081805922641


Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054