Pers Release “44 TAHUN TANAH DIRAMPAS, KINI PARA PETANI DIGUGAT”

28 - Okt - 2014 - by - Siaran Pers - No Comments »
Picture ofPers Release “44 TAHUN TANAH DIRAMPAS, KINI PARA PETANI DIGUGAT”

Pers Release

44 TAHUN TANAH DIRAMPAS, KINI PARA PETANI DIGUGAT

Kendal, 28 Oktober 2014. Hari ini masyarakat dukuh Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kendal, dihadapkan pada gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan perkebunan cengkeh PT. Soekarli Nawaputra plus yang diwakili oleh LPPH Pemuda pancasila Jawa Tengah selaku kuuasa hukum perusahaan. Gugatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut diajukan setelah masyarakat (72 petani penggarap) kembali melakukan pendudukan atas tanah mereka yang telah lebih dari 40 tahun dirampas oleh pihak perkebunan.
 
Tanah seluas kurang-lebih 16 Ha yang biasa disebut tanah gundul/tanah wage (tanah GG/vrijlands domein) merupakan tanah milik 13 warga yang telah digarap sejak tahun 1960. Atas penggarapan tersebut terbit Petok D sebagai salah satu bukti kepemilikan (sebelum UUPA) dan bukti pembayaran pajak (pasca UUPA).
 
Pada tahun 1970 Petok D tersebut dirampas oleh Kepala Desa pada saat itu (Sudarman) dan menyampaikan kepada warga bahwa tidak boleh lagi menggarap lahan tersebut. Sejak saat itulah warga kehilangan tanahnya dan secara tiba-tiba munculah PT. Soekarli Nawaputra Plus menanami lahan warga dengan tanaman cengkeh.
 
Setelah 44 tahun masyarakat dirampas tanahnya hidup miskin ditengah melimpahnya sumber daya alam yang tidak dapat mereka akses, pada pertengahan tahun 2014 warga kembali menduduki lahan mereka untuk dikelola. Pendudukan oleh warga tersebut dilakukan atas dasar bukti kepemilikan sertifikat tanah yang terbit pada tahun 1978 yang masih atas nama 13 warga yang baru diketahui kemudian. Keabsahan sertifikat tersebut juga telah diperkuat dengan keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang menyatakan bahwa status kepemilikan tanah tersebut masih atas nama 13 warga.
 
Hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia merupakan suatu hubungan yang abadi, artinya selama rakyat Indonesia masih ada serta selama bumi, air, dan angkasa masih ada maka dalam keadaan bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan apapun yang dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.
 
Begitu pentinganya tanah bagi kehidupan masyarakat maka dalam UUD 1945 mengenai tanah, air diatur dalam pasal 33 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaat fungsi bumi, air, dan angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Zainal Arifin – YLBHI-LBH Semarang


Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054