Warga Bertekad Temui Jokowi

15 - Oct - 2014 - by - Kliping Media - No Comments »
Picture ofWarga Bertekad Temui Jokowi

Suara Merdeka, 14 Oktober 2014

Warga Bertekad Temui Jokowi

Pembebasan Lahan PLTU Terhambat

BATANG – Warga yang menolak pembangunan megaproyek PLTU Batang, bertekad menemui Jokowi setelah dilantik 20 Oktober mendatang. Mereka yang berasal dari lima desa, yakni Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonorekso, dan Roban (UKPWR) itu ingin beraudiensi secara langsung dengan Jokowi guna menyuarakan penolakan terhadap PLTU Batang.

”Jika sampai 20 Oktober besok pemerintah belum juga membatalkan pembangunan PLTU Batang, warga UKPWR berencana menemui Jokowi,”ujar Roidi, tokoh warga, Senin (13/10).

Menurutnya, warga perwakilan dari desa-desa di lokasi PLTU itu akan ke Jakarta menggunakan bus. Hal ini, menurutnya, sebagai bentuk keseriusan warga menolak PLTU.

Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan warga untuk menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap proyek tersebut. Termasuk, mendatangi Parlemen Jepang, September lalu.

Dua orang perwakilan warga yang menolak PLTU, yakni Roidi dan Taryun didampingi Greenpeace dan YLBHI berdialog secara langsung dengan anggota Parlemen Jepang.  ”Kami mendesak Pemerintah Jepang menghentikan pendanaan atas megaproyek PLTU Batang melalui Japan Bank for International Cooperation,”katanya.

Kurang Matang

Wakil Ketua DPRD Batang Fauzi Fallas mengatakan, jika dirunut ke belakang, rencana pembangunan PLTU kurang didukung sosialisasi kepada warga desa-desa di lokasi PLTU. Kegagalan melakukan pendekatan terhadap warga di sekitar PLTU, baik oleh pemerintah maupun PT BPI sebagai investor, menyebabkan masih ada warga yang menolak PLTU.

Dampaknya, pembebasan lahan molor dan belum dapat dipastikan kapan akan selesai. ”Bisa dikatakan, strateginya kurang matang sehingga penguasaan simpul-simpul penentu terabaikan. Sekarang bagaimana melakukan pendekatan yang tepat sehingga masyarakat mau menjual lahannya untuk kepentingan pembangunan PLTU,”katanya.

Fallas berharap, pendekatan terhadap warga yang menolak PLTU dan pemilik lahan tetap menjadi prioritas pemerintah dan PT BPI. Dia khawatir, jika tiba-tiba diterapkan UU No 2/21012,  di mana mekanisme pembebasan lahan menggunakan model konsinyasi (penitipan uang di pengadilan-Red), akan timbul gejolak.
Pasalnya, warga bisa menolak konsinyasi dan akan berusaha mempertahankan lahan mereka.

Sekda Batang Nasikhin mengatakan, Pemkab dan PT BPI terus berupaya mendekati warga yang menolak PLTU. Hal ini agar proses pembebasan lahan bisa cepat selesai.
Dia juga mengungkapkan, jika pembangunan PLTU Batang terus mundur, konsekuensinya akan terjadi krisis listrik di Tahun 2017. Pemerintah Pusat telah meminta PLN mengambil alih proses pembebasan lahan menggunakan UU No 2/2012 dalam waktu dekat.

”PLTU Batang bukan hanya untuk kepentingan warga sekitar, melainkan untuk masyarakat luas/nasional. Seandainya, PLTU Batang terus mundur, bisa krisis listrik. Kami berharap, masyarakat pemilik lahan memiliki kesadaran ini sehingga mau menjual tanahnya untuk pembangunan PLTU,” katanya. (H56-61)

Download Link Media



Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054