Bantuan Hukum – bukan hak yang diberi

Buku “Bantuan Hukum: Bukan Hak Yang DIberi” ini merupakan analisa dari hasil penelitian YLBHI bersama LBH Padang, Palembang, Surabaya, Semarang dan Makassar serta LBH Sulawesi Tengah tentang pembentukan kebijakan bantuan hukum di tingkat lokal, baik di tingkat kota/kabupaten, seperti: Musi Banyuasin, Palembang, Semarang, Makassar, Sinjai; dan tingkat provinsi seperti: Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Terdapat tiga point penting yang dikemukakan buku ini. Pertama, paradigma bantuan hukum ternyata tidak hanya terpaku pada pertimbangan ekonomi ansich, namun juga mencakup akses terhadap keadilan. Misalnya di Sinjai, terdapat bantuan hukum struktural yang dibiayai oleh APBD. Kedua, pembentukan kebijakan bantuan hukum di daerah ternyata ditandai dengan inisiasi masyarakat sipil sebagai wujud partisipasi publik. Ketiga, kekuatan politik dan pengaruh organisasi masyarakat sipil di daerah ternyata efektif dalam mendorong pembentukan kebijakan bantuan hukum di daerahnya masing-masing.

Buku ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan untuk mendorong pembentukan kebijakan bantuan hukum di tingkat lokal demi pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum.

Posts created 87

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas