PEREBUTAN RUANG EKOLOGI – Konflik Sumber Daya Alam Penambangan Pasir Besi Jepara

20 - Jun - 2014 - by - Artikel - No Comments »
Picture ofPEREBUTAN RUANG EKOLOGI – Konflik Sumber Daya Alam Penambangan Pasir Besi Jepara

“PEREBUTAN RUANG EKOLOGI”
(Konflik Sumber Daya Alam Penambangan Pasir Besi Di Dukuh Mulyorejo, Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara)
Oleh: Zainal Arifin

I. Latar Belakang
A. Pendahuluan
Kriminalisasi adalah kata yang tidak asing lagi dalam konflik Sumber Daya Alam. Sebagai salah satu akibat dari konflik, kriminalisasi sering digunakan baik pemangku kekuasaan maupun pemodal sebagai pola yang dipandang masih efektif untuk membatasi intervensi masyarakat yang dapat menghalangi kepentingan mereka. Tak ayal lagi pembatasan akses yang kerap melibatkan campur tangan aparatur penegak hukum ini melahirkan bentuk-bentuk penindasan dan ketidakadilian yang memposisikan masyarakat sebagai pihak yang ditindas.

Begitu juga yang dialami oleh Masyarakat Bandungharjo khususnya warga nelayan yang berada di dukuh Mulyorejo, Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Jepara, Jawa Tengah. Pada akhir bulan April 2012 warga Nelayan dan petani Desa Bandungharjo melakukan aksi penolakan atas keberadaan penambangan pasir besi oleh CV. Guci Mas Nusantara yang berada di wilayah pantai Bandungharjo. Aksi penolakan yang di barengi dengan pengerusakan bedeng milik CV. Guci Mas Nusantara tersebut dilakukan setelah gagalnya upaya-upaya yang dilakukan warga melalui desakan dan audiensi baik ke pemerintah desa sampai tingkatan kabupaten untuk menghentikan aktifitas penambangan yang berpotensi merusak pantai, dan mengancam lahan penghidupan para nelayan. Tidak hanya itu, penambangan yang berlokasi di lahan pertanian warga juga akan berpotensi mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai petani dan nelayan secara turun temurun.

Sebagai akibat dari aksi dan pengerusakan itu akhirnya sebanyak 15 warga yang terlibat dalam aksi tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Dengan didampingi Lakpesdam NU Jepara, warga datang ke kantor LBH Semarang untuk meminta pendampingan hukum terhadap 15 warga korban kriminalisasi tersebut dan bersama menghadapi permasalahan yang sedang dialami warga terkait keberadaan penambangan pasir besi yang megancam lahan penghidupan mereka.

YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sendiri adalah lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, marginal, dan tertindas. Tidak hanya pendampingan dalam proses litigasi, LBH Semarang dengan Bantuan Hukum Struktural (BHS) sebagai working ideology juga mendorong kemandirian masyarakat sipil, pembaharuan hukum, dan mendorong terbukanya akses masyarakat untuk intervensi kebijakan dengan melakukan pendidikan, pengorganisasian, serta pendampingan untuk bersama merebut keadilan.

Atas dasar itulah kemudian LBH Semarang merasa perlu untuk melakukan pendampingan hukum serta pendidikan terhadap masyarakat Bandungharjo dengan melakukan riset Aksi sebagai model pendampingannya. Pemilihan Riset Aksi sebagai model pendampingan diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya sebagai upaya untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat dalam rangka kemandirian masyarakat sipil.

B. Permasalahan
Bersamaan dengan pendampingan proses hukum yang dihadapi oleh 15 warga korban kriminalisasi, LBH Semarang bersama warga Masyarakat Bandungharjo khususnya warga dukuh Mulyorejo merumuskan persoalan yang dihadapi oleh warga.

Warga menuturkan persoalan yang mengancam dan menjadi penyebab sampai dikriminalisasikan 15 warga Mulyorejo adalah keberadaan penambangan pasir besi oleh CV. Guci Mas Nusantara dan rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Alam Mineral Lestari. Sehingga permasalahan yang muncul adalah bagimana mendorong kesadaran kritis warga sebagai alat perlawanan dalam perebutan ruang ekologi. untuk memahami penolakan warga atas keberadaan tambang pasir besi yang ada di wilayah mereka maka perlu untuk diketahui juga: 1) Bagaimana Masyarakat memaknai wilayah Mulyorejo, Bandungharjo, sebagai Sumber Daya Alam; 2) Bagaimana masyarakat Bandungharjo memahami konflik yang terjadi; 3) Sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat atas konflik; dan 4) Upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan dan melawan eksploitasi yang mengancam lahan penghidupan mereka; yang akan diuraikan dalam laporan Riset Aksi ini untuk kemudian akan dirumuskan bersama kembali untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan.

II. Metode
Untuk menjawab permasalahan yang telah terumuskan maka dibutuhkan metode untuk memperoleh dan menentukan jenis data.

A. Bentuk data
Bentuk data yang dibutuhkan berupa pengalaman dan pengetahuan dari warga Mulyorejo, bandungharjo, terkait sejarah desa, persepsi dan konsepsi masyarakat terhadap sumber daya alam, dampak kebaradaan penambangan pasir besi terhadap sistem nilai yang hidup dalam masyarakat bandungharjo.

Data-data ini juga akan diperkuat dengan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen lain diantaranya: Monografi desa Bandungharjo, Peta, Perijinan perusahaan penambangan pasir besi oleh CV. Guci Mas Nusantara dan PT. Alam Mineral lestari , Peraturan terkait, serta berita media, yang akan dijadikan bahan kajian untuk menentukan langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama warga Mulyorejo, Bandungharjo, dalam memperjuangkan ruang ekologi yang berkeadilan.

B. Cara mengumpulkan data
Data-data tersebut diperoleh dengan beberapa metode, diantaranya adalah:
Live-in yaitu tinggal dan hidup bersama warga dan budaya setempat. Hal ini dilakukan agar periset dapat diterima oleh masyakat Mulyorejo, Bandungharjo, serta untuk lebih memahami keadaan sebenarnya yang dialami oleh masyarakat Mulyorejo, Bandungharjo.

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara mendalam terkait kondisi yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui sistem nilai , sistem ekonomi dan pembagian kerja yang ada dalam masyarakat Mulyorejo, Bandungharjo, lokasi penambangan CV. Guci Mas Nusantara dan rencana lokasi penambangan PT. Alam Mineral Lestari, serta untuk mengetahui peta aktor.

wawancara yaitu proses dialog yang dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci diantaranya sesepuh desa dan tokoh komunitas untuk mendapatkan informasi terkait sejarah desa, persepsi dan konsepsi masyarakat terkait sumber daya alam serta potensi dampak yang ditakutkan oleh warga masyarakat Mulyorejo, Bandungharjo.

Focus Discussion Group dengan menyediakan ruang seluas-luasanya partisipasi warga untuk bersama merumuskan langkah-langkah yang akan diambil. proses ini juga digunakan untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat Mulyorejo, Bandungharjo akan hak untuk mendapatkan dan memperjuangkan ruang ekologi yang berkeadilan.

Akses Informasi publik dilakukan oleh warga untuk mengakses perizinan dan dokumen-dokumen lain yang telah didapat oleh CV. Guci Mas Nusantara dan Alam Mineral Lestari sebagai bahan kajian untuk bersama merumuskan tindakan yang mungkin dilakukan seperti gugatan di PTUN atau desakan kepada Bupati untuk melakukan pembatalan.

C. Analisa data
Data-data yang telah didapat selanjutnya akan akan di analisa dan diskusikan dengan masyarakat untuk bersama menentukan langkah-langkah dalam menghadai permasalahan yang ada di Mulyorejo, Bnadungharjo terkait keberadaan penambangan pasir besi dan kriminalisasi yang terjadi.

III. Tujuan Penelitian
Tujuan Riset Aksi ini adalah untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat Mulyorejo, Bandungharjo, akan hak untuk mendapatkan dan memperjuangkan ruang ekologi yang berkeadilan. Riset ini juga merupakan tahapan awal dari tahapan riset aksi untuk bersama masyarakat melakukan pengorganisiran.

IV. Tentang Masyarakat Mulyorejo, Bandungharjo.
A. Sejarah Masyarakat

Untuk mengetahui sejarah desa Bandungharjo ini kami disarankan oleh warga untuk menemui Mbah Ruslan. Mbah Ruslan adalah salah satu sesepuh yang dianggap mengetahui seluk beluk Desa Bandungharjo. Ditemani Mas Sugeng yang merupakan salah satu kontak dan kebetulan juga ketua RW Dukuh Mulyorejo, Bandungharjo, kami menemui Mbah Ruslan untuk bersilaturrahmi dan meggali informasi terkait sejarah desa.

Dari penuturan Mbah Ruslan bahwa Desa Bandungharjo dimulai dari seorang tokoh yang bernama Mbah Kholipah atau warga menyebutnya Mbah Klipo. Mbah Kholipah adalah anak dari Ki Ageng Gedhe Mbangsri atau yang dikenal dengan Gajah Mada. Kemudian mbah Kholipah menikah dengan Mbah Syarifah dan memiliki 3 orang anak, yaitu; Ngosari, Ngorejo, dan Nyi Belang. Dari Ngorejo inilah kemudian diambil untuk nama Bandungharjo.

Mbah Kholipah lah yang babat alas (membuka) desa Bandungharjo. Dari babat alas mbah Kholipah inilah kemudian dikenal dengan beberapa istilah untuk menyebutkan beberapa tempat, diantaranya adalah: sawah sabuk, sawah padang, krasak, kukusan, juwet yang saat ini dijadikan sebagai bengkok desa.

Sementara itu asal mula warga Gisikan (dukuh mulyorejo/RW 11), bermula di ds. Bumiharjo yang merupakan tetangga ds. Bandungharjo, saat itu sekitar tahun 1971 di PTPN yang berada di wilayah Bumiharjo yang ditanami kelapa mengalami kebakaran yang berujung pada pengusiran warga yang tinggal di area PTPN tersebut untuk kemudian direlokasikan diarea gisikan (Sepanjang pantai) Bandungharjo (sekarang jadi dukuh Mulyorejo/RW 11). Pengusiran itu dilakukan oleh PTPN karena menganggap wargalah yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Waktu itu ada sekitar 10 KK sampai sekarang terdapat sekitar 140 KK yang semuanya bermata pencaharian sebagai Nelayan.

B. Kondisi Geografis dan Demografi
Berdasarkan observasi, secara goegrafis Desa Bandungharjo merupakan Desa yang memilki Sumber Daya Alam yang melimpah. Selain kandungan pasir besi di sepanjang pantai, area persawahan juga terlihat subur, hal ini disebabkan mudahnya sumber mata air tawar yang bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan juga kebutuhan sehari-hari masyarakat disekitar pantai. Di Bandungharjo juga terdapat kawasan hutan yang kini dikelola oleh Perhutani (Petak 30, 31, dan 32), dan juga perkebunan karet yang dikelola oleh PTPN. Selain itu di Desa Bandungharjo juga terdapat sungai yang warga biasa menyebutnya sebagai sungai gelis yang saat ini dijadikan area pertambangan batu.

Untuk memperkaya data kami didampingi Mbah Taifur yang juga merupakan kontak dan warga dukuh Mulyorejo kami mendatangi Kantor Desa untuk mendapatkan informasi terkait Demografi desa. Dari data demografi yang kami dapat, Bandungharjo memiliki luas 1.049.780 Ha, dengan luas hutan 464,700 Ha, dan batas wilayah: Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulakan, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumiharjo, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banyumanis.

Sementara iru jumlah penduduk Bandungharjo terdiri dari 2.172 KK, dengan jumlah laki-laki 3.627 Orang, dan perempuan 3.868 Orang, hyang terbagi dalam 11 RW.

C. Sistem Ekonomi dan pembagian kerja
Mata pencaharian masyarakat desa Bandungharjo beranekaragam, mulai dari bertani di area persawahan dan juga di hutan sampai berwirausaha mebel, meskipun beberapa tahun terakhir ini sudah jarang ditemui lagi karena banyaknya usaha mebel yang gulung tikar akibat tidak sebandingnya biaya produksi yang harus dikeluarkan dengan hasil yang didapat. Umumnya masyarakat yang bertani adalah orang tengger (atas) yaitu warga yang tinggal di RW 1-10.

Khusus untuk warga di dukuh Mulyorejo (RW 11) atau yang biasa disebut dengan Gisikan (warga sekitar pantai), warga hampir semuanya bermata pencaharian sebagai Nelayan. Hal ini disebabkan karena dekatnya pemukiman warga dengan laut. Selain melaut adalah satu-satunya keahlian yang dimiliki secara turun-temurun, warga gisikan ini tidak memiliki alternatif lahan penghidupan yang lain semisal tanah persawahan. Jadi praktis warga di dukuh Mulyorejo hanya menggantungkan hidup pada Sumber Daya Laut yang ada.

Warga biasa melaut pada siang dan malam hari, yang hasil tangkapannya kemudan akan dijual kepada Bos (orang yang biasa membeli ikan dari para Nelayan). Biasanya para bos ini akan mendatangi Nelayan seusai melaut untuk membeli hasil tangkapannya. Para Nelayan biasa menjual hasil tangkapan kepada bos langgananya atau bos yang biasa meminjamkan uang kepada para Nelayan untuk modal melaut, perbaikan perahu, atau kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil tangkapan para Nelayan di dukuh Mulyorejo tidak semuanya dijual. Biasanya mereka membawa pulang sebagian hasil tangkapan untuk dikonsumsi sendiri atau diolah lagi oleh para ibu-ibu dengan cara dipanggang dan dijual diteras-teras rumah masing.

Di dukuh Mulyorejo sebanarnya terdapat Tempat Pelelangan Ikan/Kongsi, namun sekarang ini tidak jalan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya pengelolaan TPI dan juga warga memang lebih senang menjual hasil tangkapannya kepada bos dengan alasan mereka lebih mudah memberikan pinjaman dan juga tidak harus membayar pajak, meskipun sebagai konsekuensi tidak berjalannya TPI para Nelayan tidak lagi mendapatkan uang Saving setiap tahun.

Selain istilah Nge-Bos di dukuh Mulyorejo yang hampir semuanya Nelayan juga dikenal istilah Juragan, yaitu pemilik perahu. Untuk pembagian hasil tangkapan ini juragan/pemilik perahu mendapatkan satu bagian dari hasil tangkapan. Rinciannya adalah para Nelayan biasa melaut dengan 2 orang (dengan alat jaring nilon/senar),maka pembagian hasilnya akan dibagi tiga, satu bagian untuk pemilik perahu.

Sementara itu untuk dogol (alat untuk menangkap ikan teri) Nelayan biasa melakukannya dengan personil 4-6 orang, dengan rincian pembagian hasil satu bagian untuk pemilik perahu, dan satu bagian untuk pemilik dogol (alat) . Jika pemilik perahu dan dogol adalah salah satu personil yang ikut melaut, maka dia akan mendapatkan 3 bagian dari hasil tangkapan.

D. Sistem Nilai
Masyarakat Dukuh Mulyorejo bisa diklasifikasikan sebagai masyarakat Nelayan tradisional, hal ini dapat dilihat dari peralatan mencari ikan yang digunakan oleh warga seperti jaring dan sebagainya. Selain itu ikatan komunal juga sangat kental terasa, bahkan dalam berbagai hal warga Nelayan di Dukuh Mulyorejo dikenal paling solid jika dibanding warga petani atau warga dukuh lain di Bandungharjo.

Budaya komunal ini dapat dilihat dari kebersamaan para Nelayan saat berbagi hasil laut. Laut oleh para Nelayan dimaknai sebagai tempat menggantungkan penghidupan oleh seluruh Nelayan yang satu sama lain saling memiliki, sehingga ketiadaan kepemilikan secara individu menghilangkan segala persaingan. Melaut adalah pekerjaan kolektif, tidak penting bagi Nelayan mempertanyakan perahu dan alat milik siapa, jika ada yang mau ikut maka berangkatlah mereka.

Dalam hal melaut, para Nelayan di dukuh Mulyorejo mengenal beberapa musim yang menentukan sedikit atau banyaknya ikan yang ditangkap. Pada bulan Desember-Februari bertiup angin Barat yang menghasilkan ombak besar dan pada bulan-bulan ini Nelayan tidak Miyang (melaut). Setelah itu berganti dengan yang dikenal dengan Musim Gapat (Bulan tiga-empat) yang berlangsung selama 3 bulan, pada bulan ini tidak ada ombak dan ikan relatif banyak. Setelah musim gapat selesai, pada bulan 6-8 bertiup angin timur, biasanya Nelayan masih berani miyang karena ombak tidak terlalu besar. Setelah angin timur berakhir, masuk pada bulan 8-10 atau yang dikenal dengan sasi Kuwolon (Bulan kedelapan/Agustus) yang juga relatif banyak ikan lagi.

Sebagai wujud rasa bersyukur atas limpahan Sumber Daya Laut yang selama ini menjadi ladang Penghidupan, Nelayan di dukuh Mulyorejo biasa mengadakan sedekah laut yang dilaksanakan selapan/36 hari setelah silaksanakan sedekah bumi di daerah tennger (Warga desa atas) yaitu senin pahing dibulan apit atau dalam bulan Qomariah adalah Dzulqo’dah. Sedekah laut ini biasanya dilaksanakan dengan bentuk larung (membuang) sesaji ke tengah laut berupa kepala kambing dan sesaji lainnya. Setelah prosesi larung sesaji dilanjutkan dengan Wayangan atau menggelar pertunjukan wayang dan turnamen voli. Dana yang digunakan untuk kegiatan ini adalah hasil Swadaya Masyarakat sendiri dengan iuran setiap keluarga.

V. Konflik Sumber Daya Alam Penambangan Pasir Besi di Dukuh Mulyorejo

A. Awal mula terjadinya konflik
Persoalan yang ada di Bandungharjo khususnya di Masyarakat nelayan yang berada di dukuh Mulyorejo dimulai dari adanya aktivitas penambangan pasir besi di area pantai oleh CV.Guci Mas. Aktivitas penambangan ini dilakukan sekitar bulan November 2011 yang membuat resah warga Nelayan dan Petani sampai akhirnya pada 30 April 2012 direspon adanya aksi dan pengerusakan oleh warga yang berbuntut pada dikriminalisasikannya 15 warga Mulyorejo, Bandungharjo, yang saat ini masih dalam proses di Kejaksaan Negeri Jepara.

Setelah adanya aksi oleh warga tersebut penambangan pasir besi oleh CV.Guci Mas berhenti. Namun tidak sampai disitu, persoalan yang lebih besar lagi sedang mengancam Warga, yaitu rencana penambangan pasir besi oleh PT. Alam Mineral Lestari yang akan memakan 200 Ha yang terbagi di dua titik, yaitu di Desa bandungharjo tepatnya diwilayah Hutan yang saat ini dikelola Perhutani dengan luasan 20 Ha dan di Desa Banymanis (tetangga Desa bandungharjo) dengan luasan sekitar 180 Ha.

Dalam rencana penambangan pasir besi ini, pihak PT. Alam Mineral Lestari mengklaim bahwa telah memiliki ijin, klaim ini disampaikan oleh Staff Officer, Dani Diyantoro di media dan juga saat sosialisasi dengan warga.

Terkait Sosialisasi yang dilakukan, PT. Alam Mineral Lestari telah melakukan dua kali sosialisasi. Sosialisasi pertama dilakukan di Balai Desa Bandungharjo, karena mendapat penolakan maka Sosialisasi yang kedua dilakukan di tempatnya Kiyai Ubed, dengan harapan warga mampu menerima. Akan tetapi seperti sebelumnya Warga tetap menolak keras rencana penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. Alam Mineral Lestari.

Alasan penolakan warga selain abrasi adalah keterancaman ekologi yang akan berdampak pada ekosistem laut, karena area pertambangan yang langsung berbatasan dengan pantai. Ini berarti juga keterancaman pada sumber mata pencaharian para Nelayan yang praktis hanya menggantungkan diri pada Sumber Daya Laut. Selain penolakan juga dilakukan oleh Petani yang merasa terancam dengan adanya penambangan yang akan merusak area persawahan dan mengganggu akses pengairan sawah.

B. Lahirnya perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara


1. Profil PT. Alam Mineral Lestari dan rencana penambangan pasir besi
PT. Alam Mineral Lestari adalah sebuah perusahaan yang berencana melakukan penambangan Pasir Besi dengan luasan 200 Ha dengan rincian 21 Ha di Desa Bandungharjo (Area Perhutani), 119 Ha di Desa Banyumanis (Lahan Masyarakat), dan 60 Ha di Desa Ujungwatu (Lahan Masyarakat) yang berada/berbatasan langsung dengan garis pantai. Untuk penambangan di area Perhutani akan dilakukan dengan sistem Pinjam-pakai dan sistem Sewa/kontrak untuk lahan milik Masyarakat.

Dari dokumen AMDAL, rencana penambangan yang akan dilakukan terbagi dalam 3 tahap. Tahap ke 1 dimulai dari Blok 1 yang terletak di desa bandungharjo dengan luasan 21 Ha dengan potensi tambang 383.695 ton dan umur tambang 2 tahun. Penambangan tahap 2 merupakan penambangan pada blok III dan IV yang terletak di Desa Ujungwatu dengan luasan 60 Ha dengan potensi tambang 990.045 ton dan umur tambang 4,1 tahun, serta penambangan tahap 3 pada Blok I, II, III di desa Banyumanis dengan luasan 119 Ha dengan potensi tambang 2.263.801,039 ton dan umur tambang 8,9 tahun,. Rincian volume penggalian pasir besi lembab pada tahun ke 1 dan ke 2 sebesar +/- 1.500 m3/hari, pada tahun ke 3 dan ke 4 sebesar +/- 2.000 m3/hari, sedangkan pada tahun ke 5, ke 6, dan ke 7 +/- 4.000 m3/hari.

Tentunya dari angka dan rentang taun dalam rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT. AML sangat meresahkan warga nelayan sekitar pantai dan petani yang terancam lahannya, karena selama ini masyarakat hanya menggantungkan hidup pada Sumber Daya Alam disekitar mereka. Keterancaman ini bukan tanpa alasan, lokasi penambangan pasir besi di jepara utara memiliki karakteristik pantai dan Hidrooceanografi rentan terhadap arus dan gelombang, sehingga sering terjadi abrasi dan perubahan garis pantai. Dampak hipotetik abrasi/akresi inilah yang membuat masyarakat dukuh Mulyorejo, Bandungharo, Donorojo, Jepara bersikeras untuk melakukan penolakan terhadap segala bentuk penambangan pasir besi di sepanjang pantai.

2. Proses penyusunan AMDAL mengabaikan Masyarakat
Analisis Mengenai Dampak lingkungan atau yang disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Begitu pentingnya AMDAL sebagai salah satu prasyarat wajib yang harus dimiliki untuk jenis usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan atau sebagaimana yang diatur dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan pemerintah No 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan pemerintah No 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan, maka AMDAL memiliki posisi yang sangat strategis untuk menentukan layak atau tidaknya suatu jenis usaha/kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan Izin usaha/kegiatan oleh pejabat yang berwenang.

Begitu juga dengan Rencana penambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh PT. Alam Mineral Lestari, jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11 tahun 2006 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka sesuai dengan lampiran I aturan tersebut dalam Bidang Sumber Daya Mineral dan Energi, rencana penambangan Pasir besi PT. AML telah memenuhi ketentuan yang diatur dengan luasan >/= 200 Ha atau dengan lamanya kegiatan yang memberikan dampak penting, sehingga rencana penambangan tersebut termasuk dalam kategori jenis usaha/kegiatan yang wajib AMDAL.

Namun yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah Dampak Besar dan Penting sehingga membuat suatu jenis usaha/kegiatan wajib AMDAL bukan hanya berpijak pada proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, akan tetapi juga melingkupi proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya (Pasal 3 PP No 27/1999). Sehingga sangat penting dan perlu sekali mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL sebagai yang terkena dampak bahkan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan (Pasal 9 PP No 27/2012, Pasal 26 UU No 32/2009).

Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat hanya diundang 2 kali untuk sosialisasi yang bertempat di balai desa dan rumah salah seorang tokoh masyarakat. Warga Bandungharjo sendiri tidak tahu menahu sejauh mana proses yang telah dilakukan, karena dalam 2 kali pertemuan itu masyarakat secara tegas menolak rencana penambangan pasir besi oleh PT. AML.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi oleh pemerintah Kabupaten Jepara tentu mempertegas pengabaian terhadap hak-hak aspirasi masyarakat yang telah diatur oleh undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan proses pelibatan masyarakat yang diamanatkan oleh undang-undang hanya sekedar dimaknai sebagai proses secara formal sabagai tahapan yang harus dilalui, atau dengan kata lain masyarakat hanya diminta untuk hadir, absen, dan terdokumentasikan sebagai lampiran dalam dokumen AMDAL tanpa ada ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara penuh atau terakomodir kepentingannya.

3. Peruntukan kawasan, obral perijinan, dan keterancaman lahan warga
Berdasarkan analisis yang dilakukan LBH Semarang bersama warga, menemukan bahwa titik persoalan yang menyeret warga kedalam konflik Sumber Daya Alam penambangan pasir besi adalah kebijakan peruntukan kawasan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara tahun 2011-2031.

Dalam Perda RTRW tersebut menyatakan bahwa sepanjang pantai di Kecamatan Donorojo yang meliputi Desa Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu, diperuntukkan sebagai kawasan penambangan pasir besi atau sebagaimana yang secara jelas digambarkan dalam lampiran peta di Perda tersebut. Sehingga konsekuensi dari penetapan kebijakan RTRW tersebut adalah warga akan dihadapkan dengan ancaman para investor atau penambang pasir besi sampai 2031 mendatang.

Selayaknya modal usaha, kawasan pantai Kecamatan Donorojo oleh pemerintah kabupaten dimaknai sebagai sumber mendapatkan daerah, untuk itu dibutuhkan para investor, dan cara paling sederhana untuk menarik kehadiran para investor untuk mengekploitasi adalah dengan mengobral dan mempermudah proses perijinan penambangan pasir besi. Akan tetapi dalam kenyataannya kebijakan proses perijinan penambangan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara inilah yang seringkali menimbulkan masalah keterancaman lingkungan dan lahan penghidupan warga.

Seperti contoh penambangan pasir besi yang dilakukan oleh CV. Guci Mas Nusantara di kawasan pantai Desa Bandungharjo yang menyeret 15 warga nelayan ke meja hijau atas aksi penolakan pada 30 April 2012 yang lalu. Dalam persidangan 15 warga nelayan korban kriminalisasi yang menghadirkan pihak CV. Guci Mas Nusantara sebagai saksi dari JPU didapat keterangan bahwa CV. Guci Mas Nusantara telah mengntongi ijin penambangan pasir besi dengan luasan 14 Ha pada tahun 2008 atas nama Pawoko selaku pemilik CV. Guci Mas Nusantara, atas ijin yang didapatkan tersebut CV. Guci Mas Nusantara malukukan kerjasama dengan PT. ????????? dari jakarta untuk pengerjaan penmbangannya. Sehingga dalam hal ini, CV. Guci Mas Nusantara memposisikan diri sebagai makelar perijinan untuk mendapatkan ijin penambangan yang kemudian dilimpahkan pada investor lain dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan penuturan warga dalam beberapa pertemuan lewat FGD yang kemudian disampaikan dalam persidangan oleh 15 warga korban kriminalisasi, dalam proses mendapatkan ijin, warga mengaku sama sekali tidak tahu menahu terkait adanya rencana penambangan dan ijin yang didapatkan oleh CV. Guci Mas Nusantara, karena dalam prosesnya belum pernah ada sosialisasi kepada masyarakat. Warga menambahkan bahwa sosialisasi oleh CV. Guci Mas Nusantara dilakukan setelah adanya pembangunan bedeng dan aktivitas penambangan pada akhir tahun 2011 dan itupun setelah adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh warga.

Selain itu, lokasi perijinan CV. Guci Mas Nusantara berada di area pertanian warga yang hanya berjark 5-10 m dari titik pasang air laut juga memperkuat dugaan obral perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, karena lokasi yang diijinkan adalah kawasan sepadan pantai yang merupakan kawasan lindung. Yang dimaksud sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang panjangnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat. Perlindungan terhadap sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai atau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan 13 Kepres No 32 tahun1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung. Lebih lanjut lagi Kepres No 32 tahun 1990 juga menegaskan bahwa dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya.

Lebih lanjut lagi dalam Perda RTRW Kabupaten Jepara menegaskan bahwa kawasan sempadan pantai terbentang di sepanjang pantai Kecamatan Kedung sampai denganKecamatan Donorojo dengan panjang pantai sekitar 82,73 km (Pasal 23 dan 26 Perda No 2/2011 Jepara). ini artinya bahwa sepanjang pantai di Kabupaten Jepara adalah kawasan sempadan pantai yang merupakan kawasan lindung yakni wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sehingga dapat disimpulkaan perijinan penambangan yang telah di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara kepada CV. Guci Mas Nusantara telah melanggar berbagai aturan terkait dan tidak seharusnya untuk diterbitkan atau wajib dikembalikan sejak proses penyusunan UKL-UPL.

Sementara proses konflik antara warga dengan CV. Guci Mas Nusantara belum selesai, kini hadir investor lain yakni PT. Alam Mineral Lestari yang saat ini telah mengantongi Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang meliputi tiga desa di sepanjang pantai Kecamatan Donorojo.

Berbeda dengan CV. Guci Mas Nusantara yang hanya memiliki luasan perijinan penambangan 14 ha, PT. Alam Mineral Lestari memiliki luasan perijinan yang lebih luas yakni 200 ha yang berada di tiga desa yaitu Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu. Karena memiliki luasan perijinan yang lebih luas maka keterancaman penambangan pasir besi tidak hanya dirasakan secara langsung oleh para nelayan di Bandungharjo, akan tetapi juga menjadi ancaman bersama yang dirasakan oleh para petani di Banyumanis dan petani tambak serta nelayan di Ujungwatu.

Kegelisahan warga tidak hanya lagi terkait keterancaman adanya abrasi yang mengancam pemukiman warga, tetapi juga lahan pertanian, lahan tambak yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan warga. Rasa was-was, marah, dan patah hati tidak lagi bisa disembunyikan dari raut muka para petani, petani tambak, dan nelayan, setelah menyadari Pemerintah Kabupaten Jepara yang selama ini mereka dambakan telah menjual tanah, pantai, dan tambak warga lewat kebijakan yang tak pernah masyarakat pahami, obral perijinan yang tak pernah masyarakat mengerti.

VI. Perebutan ruang ekologi yang berkeadilan
A. Benturan persepsi dan konsepsi tentang Sumber Daya Alam antara Masyarakat, Investor, dan Pemerintah.

Aktifitas pertambangan seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu dianggap sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu.

Begitu prospektifnya sektor pertambangan pasir besi ini tidak mengherankan jika kemudian mengundang ketertarikan investor untuk ikut mengeruk keuntungan dari hasil Sumber Daya Alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat sekitar. Untuk memuluskan praktek penambangan ini, para investor biasa menggunakan jasa pemerintah daerah sebagai pintu masuk untuk proses perijinan yang kemudian dikemas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memakmurkan masyarakat.

Disisi lain masyarakat memiliki konsepsi dan persepsi sendiri tentang pemaknaan terhadap Sumber Daya Alam. seperti halnya Nelayan dan Petani di Bandungharjo, Donorojo, Jepara, mereka memaknai Sumber Daya Alam sebagai satu-satunya sumber mencari nafkah, kerusakan lingkungan akibat petambangan berarti sama halnya mengancam kehidupan mereka. Perbedaaan konsepsi dan persepsi inilah yang kemudian melahirkan konflik berbasis Sumber Daya Alam yang semakin hari semakin membesar sebagai retorika perlawanan masyarakat untuk memperjuangkan ruang ekologi yang berkeadilan.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Mbah Nur Hadi saat pertemuan warga di rumah Mas Sugeng pada 19 Juli 2012, dia memiliki persepsi dan konsepsi sendiri dalam memaknai Sumber Daya Alam pantai yang ada di Bandungharjo. Dia menuturkan bahwa di masyarakat Mulyorejo, Bandungharjo, mengenal adanya angin barat dan angin timur. Ketika bertiup angin barat maka angin itu akan membawa material pasir ke timur dan begitupun sebaliknya. Dengan begitu jika terjadi penambangan pasir besi seperti yang dilakukan CV. Guci mas yang ada di pantai daerah barat maka lama kelamaan akan menghabiskan material pasir di pantai daerah timur, karena tidak ada lagi material pasir yang di bawa ke timur jika bertiup angin barat karena pasirnya sudah habis di tambang. Dan menurut Mbah Nur Hadi bukan tidak mungkin akan terjadi abrasi yang mempersempit wilayah darat dan mengancam pemukiman warga di sepanjang gisikan.

Senada dengan Mbah Nur Hadi, Mbah Taifur pada pertemun tersebut juga menyampaikan memiliki kecamasan yang sama. Dia menuturkan bahwa garis pantai beberapa tahun yang lalu masih agak jauh tapi sekarang semakin dekat, apalagi ditambah dengan rencana keberadaan penambangan oleh PT. AML seluas 200Ha, bahkan dia sendiri tidak berani membayangkan dampak yang akan terjadi.

Sementara menurut warga yang lain seperti Mas Sugeng, Mas Saiful, dan beberapa warga lain yang masih aktif Miyang dalam pertemuan tersebut di rumah Mas Sugeng menuturkan bahwa laut bagi mereka adalah satu-satunya tempat menggantungkan hidup. Bahkan dari mereka menceritakan peristiwa berdarah yang pernah terjadi, yaitu ketika masuknya Kapal-kapal Nelayan yang menggunakan pukat harimau dikawasan perairan mereka yang mengancam ikan-ikan kecil. Akhirnya warga pada waktu itu mengusir kapal-kapal tersebut dan terjadilah pertumpahan darah ditengah laut. Karena bagi warga nelayan di bandungharjo kegiatan menangkap ikan adalah cara satu-satunya bagi mereka untuk menyambung hidup bukan untuk mencari keuntungan, oleh karena itu seluruh warga nelayan sampai saat ini masih menggunakan cara-cara tradisional untuk menangkap ikan.

B. Respon Masyarakat sebagai retorika perlawanan.
Dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dinyatakan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ayat berikutnya kemudian dijelaskan bentuk peran serta masyarakat pengawasan sosial, pemberian saran, usul, pendapat, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan laporan.

Berpijak pada aturan tersebut sebenarnya masyarakat Mulyorejo, Bnadungharjo, telah mekukan apa yang menjadi haknya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya. Hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh Mbah Nur Hadi, Mas Sugeng, dan warga lainnya bersama 15 korban Kriminalisasi dalam pertemuan saat Live-in yang kami lakukan pada tanggal 24-27 Juli 2012.

Warga menuturkan bahwa selama ini meraka tidak tahu menahu terkait keberadaan penambangan yang dilakukan oleh CV. Guci Mas Nusantara karena memang tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, sampai pada akhirnya ada alat berat turun dan berdirinya bedeng yang kemudian diketahui milik CV. Guci Mas Nusantara. Pada waktu warga berinisiatif untuk meminta klarifikasi pada petinggi desa, akan tetapi petinggi mengatakan tidak tahu menahu. Kemudian warga juga mendatangi pemerintah daerah kabupaten jepara dan dinas terkait untuk menanyakan hal yang sama dan meminta pemberhentian aktifitas penambangan. Namun seperti halnya angin lalu aspirasi masyarakatpun tidak diperhatikan oleh pemangku kebijakan.

Mulai dari sinilah kemudian muncul ketidak percayaan Masyarakat Mulyorejo. Bandungharjo, terhadap pemerintah yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan rakyat. Sampai pada akhirnya masyarakat Mulyoreja, Bandungharjo, yang terdiri dari nelayan dan sebagian petani mengambil langkahnya sendiri untuk menghentikan aktifitas penambangan dengan aksi di bedeng yang dijadikan kantor CV. Guci Mas Nusantara yang diakhiri dengan pengerusakan bedeng.

 

VII. Penutup


A. Kesimpulan

Konflik Sumber Daya Alam penambangan pasir besi di Mulyorejo, Bandungharjo, adalah konflik pertentangan persepsi dan konsepsi tentang pemaknaan Sumber Daya Alam. Sebagaimana konflik yang melibatkan Pemerintah, Pemodal, dan Masyarakat, yang senantiasa memposisikan Masyarakat sebagai kelompok yang tertindas, begitulah yang dialami oleh warga Mulyorejo, Bandungharjo. Kriminalisasi 15 warga Mulyorejo, Bandungharjo, cukup menjadi bukti ketidak berpihakan pemerintah kepada rakyat.

Pengkhianatan Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap mendat yang diberikan oleh rakyat tentunya dapat dilihat dari terbitnya surat keputusan kelayakan lingkungan dan perizinan penambangan yang didapat oleh perusahan penambangan dengan tanpa melibatkan partisipasi Masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini tentunya tak ada lagi yang bisa diandalkan selain kemampuan masyarakat sendiri untuk melindungi sumber penghidupan mereka atas keterancaman penambangan oleh perusahaan. Sehingga penolakan dan pengrusakan yang dalakukan oleh warga merupakan respon sebagai retorika perlawanan masyarakat Mulyorejo, Bandungharjo dalam memperjuangkan ruang ekologi yang berkeadilan.

B. Rekomendasi
Riset Aksi ini merupakan tahap pertama dari rangkaian Riset Aksi konflik Sumber daya Alam pertambangan yang ada di Bandungharjo, Jepara. Sehingga dari data awal ini perlu untuk dijadikan bahan kajian bersama masyarakat untuk kemudian dirumuskan bersama langkah-langkah yang akan dilakukan. Sehingga masih perlu adanya tahapan berikutnya untuk melakukukan pengorganisasian yang bertujuan mendorong kesadaran untuk melakukan perlawanan dalam bentuk pendampingan dan pendidikan dalam rangka mendorong kesadaran kritis masyarakat dan kemandirian sipil.



Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054