Beri Izin Tambang Semen, Gubernur Jateng Digugat Warga Rembang

1 - Sep - 2014 - by - Kliping Media,Litigasi - No Comments »
Picture ofBeri Izin Tambang Semen, Gubernur Jateng Digugat Warga Rembang

TRIBUN JATENG, 1 September 2014

Beri Izin Tambang Semen, Gubernur Jateng Digugat Warga Rembang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Warga Rembang menggugat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena telah mengizinkan PT Semen Gresik melakukan penambangan di wilayah mereka.

Gugatan terharap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada Senin (1/9/2014) siang dengan nomor register perkara 64/PTUNSMG/2014.

Surat Keputusan Gubernur yang digugat itu bernomor 668.1/17/2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik Tbk di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tergugat adalah Gubernur Jateng, sementara penggugat adalah perwakilan warga Rembang, yakni Joko Prianto, Sukimin, Suyasir, Rutono, Sujono, Sulijan dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Para penggugat dibantu oleh segenap kuasa hukum antara lain Munirman, Evarisan, Siti Rakhma Mari Herwati, Tandiono Bawor Purbaya, Judianto Simanjuntak, Mualimin Pardi Dahlan, Wahyu Wagimin, dan Andi Muttaqien.

Salah satu penggugat, Joko Prianto dalam permohonannya meminta agar hakim pada PTUN Semarang membatalkan SK Gubernur tersebut atau menyatakan tidak sah. Dia juga meminta agar SK izin tersebut diperintahkan untuk dicabut.

“Kami juga minta agar tergugar dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,” kata Joko, Senin (1/9/2014).

Joko menjelaskan, gugatan tersebut didasarkan pada beberapa hal, antara lain SK Gubernur dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah da melanggar UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Selain itu, SK tersebut juga bertabrakan dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2011-2031.

“Intinya, SK Gubernur ini bertentanngan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” papar dia.

Salah satu warga Desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Sukinah (38) yang ikut mengantar pendaftaran gugatan mengaku khawatir terkait masa depan wilayahnya. Ia khawatir penambangan semen akan merusak dan menghilangkan sumber mata air pertanian sehingga membuat warga sengsara.

Kulo mboten purun, kulo mboten mpurun manggen teng andap jembaratan. Mriki tanahe rusak sedoyo, mengken maeme pripun. Pemkab rembang mboten nate ajak rembugan, ujuk-ujuk teko mriki mbeto bego (saya tidak mau, saya tidak mau nanti tinggal di bawah jembatan. Di sana tanahnya rusak semua, nanti makannya bagaimana. Pemkab Rembang tidak pernah ngajak bicara, tiba-tiba datang membawa alat berat),” tukas Sukinah (38) dengan bahasa Jawa. (*)

Link Media —> Download



Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054