JAKARTA, KOMPAS —  Pemerintah diminta tak menutup mata terhadap penolakan warga Rembang, Jawa Tengah, terkait rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia. Penolakan itu akibat rendahnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan pabrik.

”Masyarakat seharusnya jadi alat kontrol terhadap izin yang diberikan. Bahkan, salah satu komponen komisi amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) adalah masyarakat terdampak,” kata pengajar Hukum Lingkungan Universitas Tarumanegara, Deni Bram, di Jakarta, Minggu (10/8).

Menurut Deni, kian bagus partisipasinya, penerimaan masyarakat terdampak makin tinggi. ”Sering kali partisipasi itu diukur dari kuantitas, berapa banyak yang setuju dan menolak. Padahal, seharusnya juga kualitasnya. Hal ini berbahaya dan kerap berpotensi konflik,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Semen Indonesia (SI) Dwi Soetjipto, saat berkunjung ke Redaksi Kompas, di Jakarta, Senin (21/7), mengatakan, PT SI memenuhi 35 perizinan yang disyaratkan. Proses studi amdal penambangan dan pembangunan pabrik memenuhi 12 tahap persyaratan. PT SI juga mengantongi surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan seluas 131,87 hektar dari Menteri Kehutanan serta mendapat Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Bagian Hutan Sulang Timur untuk Lokasi Plant Site atas Nama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk seluas 56,8 ha.

Namun, praktisi hukum lingkungan yang juga Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Mas Achmad Santosa mengatakan, jika segenap izin dipenuhi, tetapi masih menimbulkan sengketa, substansi perizinan harus diperiksa. ”Saya menemukan banyak sekali amdal asal-asalan dan dokumen tata ruang yang bisa diubah tanpa melalui proses yang benar dan hanya mengakomodasi kepentingan ’pembangunan’, tetapi abai dengan aspek berkelanjutannya ekosistem,” kata dia.

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Ming Ming Lukiarti mengatakan, hingga hampir dua bulan warga Desa Tegaldowo dan Timbrangan yang menolak pembangunan pabrik semen tinggal di tenda.

”Banyak warga mulai sakit. Namun, yang paling membebani warga adalah bagaimana cara menyelesaikan semua ini karena pemerintah seakan tutup mata,” kata dia. ”Surat permintaan warga berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah belum direspons.”

Bisa dipidana

Menurut Deni, sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebaiknya tidak cari aman dengan minta sengketa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan izinnya diberikan gubernur sebelumnya, Bibit Waluyo. ”Gubernur tidak boleh lepas tangan,” ujar dia.

Mas Achmad menilai, pemberi izin bisa dikenai pasal membantu tindak pidana lingkungan hidup jika dalam proses penambangan nantinya terjadi kerusakan lingkungan. ”Kategori pembantuan tindak pidana karena pemberi izin dianggap memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan melakukan kejahatan lingkungan hidup. Kegiatan tanpa izin lingkungan bisa dipidana berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Badan Geologi Surono mengatakan, batu gamping di lokasi rencana tapak penambangan di wilayah Rembang hingga sebagian kecil Kabupaten Blora itu telah ditetapkan sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang CAT Indonesia. Sesuai peta delinasi buatan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, sekitar 90 persen CAT Watuputih merupakan zona imbuhan.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43/2008 tentang Air Tanah, imbuhan air tanah harus dijaga dengan mempertahankan dan melarang pengeboran, penggalian, ataupun kegiatan lain radius 200 meter dari lokasi kemunculan mata air. Pada penjelasan Pasal 40 Ayat 2 PP itu disebutkan, kegiatan yang dianggap mengganggu sistem akuifer antara lain pembuatan terowongan atau penambangan.

”Saya tidak dalam posisi melarang penambangan. Namun, sesuai kewenangan, kami hanya menyampaikan aturan yang mestinya dibuat untuk kepentingan bersama,” kata Surono. (AIK)

Link Media –> http://print.kompas.com