Sidang Gugatan Korban WKO – Gubernur Siap Jalani Proses Hukum

7 - Agu - 2014 - by - Kliping Media - No Comments »
Picture ofSidang Gugatan Korban WKO – Gubernur Siap Jalani Proses Hukum

SM Cetak – Berita Utama

07 Agustus 2014

Gubernur Siap Jalani Proses Hukum

  • Sidang Gugatan Korban WKO

 

SEMARANG – Gubernur Ganjar Pranowo yang digugat warga korban proyek Waduk Kedungombo (WKO) menyatakan siap menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Melalui kuasa hukumnya, Agus Cahyono dari Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Jateng menyatakan, gubernur akan mengikuti jalannya sidang yang baru kemarin digelar di PN Semarang.

”Di tingkat PK (Peninjauan Kembali), kami sudah menang tapi kami akan ikuti saja prosesnya. Semestinya tidak bisa lagi, tapi pengadilan tetap memproses gugatan ini,” tandasnya kepada wartawan usai sidang perdana perkara perdata tersebut. Ia meng­aku akan berkoordinasi dengan ter­gugat II yakni Menteri Pe­kerjaan Umum (PU) dan tergugat III Bank Dunia apakah nantinya mengajukan eksepsi. Perwa­kilan Menteri PU tidak hadir da­lam sidang yang dipimpin hakim Budi Susanto tersebut. Adapun, Bank Dunia diwakili kuasa hukumnya, Ahmad Maulana.

Seperti diberitakan sebelumnya, gubernur selaku tergugat I digugat 22 warga korban WKO sebesar Rp 12,68 miliar secara tang­gung renteng bersama Men­teri PU, dan Bank Dunia. Gugatan itu diajukan karena ketiga tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dasar gugatan itu di antaranya proyek waduk tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau studi evaluasi lingkungan (SEL).

Selain itu, antara warga dengan Provinsi Jateng belum ada kesepakatan besaran ganti rugi dalam proses musyawarah. Proses pembebasan tanah mengenai penetapan ganti rugi tanah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/ 1973 junto Nomor 15/ 1975. Karenanya, para pewaris dan penggugat berhak menolak apabila tak ada kesepakatan tentang ganti rugi.

Mediasi Gagal

Ketua Majelis Hakim Budi Susanto menyatakan, sidang ini digelar karena mediasi gagal ditempuh pihak bersengketa. ”Ini lanjutan proses mediasi yang ga­gal,” tandasnya. Hakim akhir­nya me­nunda sidang karena tergugat II tidak hadir. Budi meminta tergugat menyiapkan jawaban atas gugatan warga korban WKO dengan catatan apabila tergugat II kembali tak hadir, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Sidang berikutnya diagendakan pada pertengahan September mendatang. Sebelumnya, pada 1990 warga korban WKO telah mengajukan gugatan serupa ke PN Semarang.

Di pengadilan tingkat pertama, gugatan mereka ditolak dan keputusan itu dikuatkan lewat putusan ban­ding Pengadilan Tinggi Ja­teng. Pada tingkat kasasi Mah­kamah Agung (MA), gugat­an warga dikabulkan. MA menyat­a­kan Gubernur Jateng dan Men­teri PU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan kasasi juga menghukum kedua tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi terhadap tanah, bangunan atau tanaman yang tenggelam akibat proyek waduk dengan membayar Rp 50 ribu per meter persegi. Tergugat juga diminta membayar ganti kerugian immaterial Rp 2 miliar. Namun, atas pu­tusan kasasi itu, tergugat mengajukan upaya PK. Pada 1995 MA melalui PK menganulir putusan kasasi dengan tidak menerima gu­gatan warga.

Kuasa hukum warga korban WKO, Arif Sahudi yang hadir dalam sidang itu menegaskan, gu­gatan warga Kedungombo telah diperbaiki dan kembali didaftarkan ke PN Semarang. Gugatan itu didaftarkan pada 21 Mei lalu. (J17,J14-90)

http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/07/269500



Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054