Kriminalisasi Tokoh sebagai pola lama “menghentikan” perjuangan warga

7 - Jul - 2014 - by - Artikel - No Comments »
Picture ofKriminalisasi Tokoh sebagai pola lama “menghentikan” perjuangan warga

Kriminalisasi Tokoh sebagai pola lama “menghentikan” perjuangan warga

Oleh : Andiyono

Awal Peristiwa Sakamoto

Pada tgl 29 September 2012, terjadi sebuah peristiwa bentrok antara warga dan Polisi. Peristiwa ini bermula pukul 13.00 WIB. Ketika warga Karanggeneng melihat ada mobil Toyota Kijang INNOVA yang dikendarai oleh Khalis Wahyudi (38 thn) asal Jepara yang membawa 1 orang warganegara Jepang bernama Satoshi Sakamoto (58 thn) yang berasal dari PT Sumitomo Corporation datang ke Lokasi yang akan dibangun PLTU. Kedatangan tersebut untuk melakukan survei. Melihat ada mobil yang melintas, kemudian beberapa warga tersebut mencoba menemui dan mengajak orang jepang tersebut untuk singgah dirumah salah satu warga desa Ponowareng yang bernama Casnoto. Pada saat dirumah Casnoto, kedua orang tersebut ditanya terkait aktivitasnya. Mengingat kedatangan orang Jepang yang melakukan aktivitas tersebut, mendapat perhatian ratusan warga. Bahwa setelah kedua orang tersebut berbincang dirumah Casnoto, ternyata benar bahwa warga akhirnya berkerumun mendatangi salah satu rumah warga tersebut. Hingga akhirnya sekitar pukul 15.00 WIB, Polsek Tulis berusaha untuk menjemput kedua orang yang berada dirumah pak Casnoto. Dengan melihat kondisi warga yang banyak, dalih Polisi adalah akan mengevakuasi orang jepang tersebut. Bahkan karena warga banyak, maka Polsek Tulis meminta tambahan personel anggota dari Polres.

Sekitar pukul 16.30 WIB kemudian datang kurang lebih ratusan anggota Dalmas dan Brimob ke Desa Ponowareng. Kedatangan ratusan Brimob tersebut ternyata bersama dengan puluhan orang yang tidak dikenal yang dilengkapi dengan senjata tajam. Keributan atau bentrok berawal dari sini, mereka yang berpakaian preman dan tidak dikenal tiba-tiba melempari para warga yang sedang berkumpul. Lemparan tersebut untuk memprovokasi warga agar bentrok. Setelah pelemparan tersebut, pasukan Brimob bukan berusaha untuk menghentikan pelemparan agar bentrokan tidak terjadi namun justru melakukan tembakan peringatan sebanyak 3x. Padahal sebelumnya kondisi warga tenang dan kondusif. Pasca melepaskan tembakan peringatan tersebut, pasukan Brimob langsung menembaki warga secara membabi buta. Melihat situasi tersebut akhirnya warga terpancing emosi dan menyerang balik pasukan Brimob hingga akhirnya bentrokan benar-benar terjadi. Dari peristiwa bentrok tersebut diketahui bahwa mobil Toyota Innova K 8902 GC yang ditumpangi dua orang yang rencananya akan dievakuasi. Selain itu juga ratusan warga menderita luka-luka karena terkena tembakan dan pukulan pasukan Brimob yang beberapa diantaranya mabuk. Hal ini diketahui warga, dengan mencium bau alkohol. Tindakan kekerasan dan represif aparat tersebut mengakibatkan 2 orang (Wijoyo, 24 thn), (Sunijo, 24 thn) warga desa Ponowareng mengalami luka-luka dan 1 orang (Cariman, 75 thn) warga Roban Timur yang mengalami luka-luka dan 1 orang (Sukemi, 25 thn) warga Roban Timur yang tertembak. Hingga saat ini para pelaku pelemparan batu dan kekerasan kepada para warga tersebut yang berasal dari orang-orang yang tidak dikenal yang diduga para preman bayaran belum ditangkap atau diperiksa oleh pihak kepolisian.

Setelah peristiwa tersebut, LBH Semarang mencoba menggali informasi terkait kronologis, fakta-fakta peristiwa dan barang bukti pada saat kejadian tersebut. Pencarian fakta-fakta dilakukan dengan wawancara korban dan saksi serta penelusuran lokasi kejadian. Temuan yang berhasil kami dapat adalah adanya pola kekerasan yang selalu sama dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menangani peristiwa seperti ini. Hal ini kami temuakan kemiripan dengan pola yang dilakukan terhadap masyarakat pati yang menolak pabrik semen. Yang tidak kalah penting ternyata ada penemuan selongsong peluru karet dan peluru aktif yang berada disekitar TKP.

Peristiwa Sakamato berujung kriminalisasi

Kedatangan Sakomoto ke lokasi rencana PLTU Batang, adalah kegiatan yang bukan tanpa sebab tetapi sudah direncanakan. Sehingga berkaca pada pengalaman ditempat-tempat lain, sebuah skenario untuk “melumpuhkan” dan mengendalikan perlawanan warga adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap tokoh mereka. Hal ini dapat dilahat dari proses bentrokan, sbb:

Kedatangan Sakamoto yang mewakili Investor tanpa didampingi oleh aparat Polri atau unsur Pemerintahan Kabupaten Batang

Rencana kedatangan Sakamoto ke Batang khususnya ke lokasi rencana pembangunan PLTU pastinya sudah ada koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah. Termasuk pula dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan Aparat Kepolisian. Mengingat pada waktu itu, kondisi di beberapa Desa seperti Desa Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro dan Roban jelas sedang ada penolakan yang masif terkait rencana pembangunan PLTU. Sehingga begitu aneh, ketika melihat keadaan kampung yang mayoritas masyarakatnya menolak PLTU Batang, kemudian datang dua orang (Sakamoto dan Sopir) justru tanpa pengawalan dan pendampingan dari Pemkab Batang atau Polri. Jika dilihat dari sudut pandang resiko, tentunya pasti akan terjadi resiko karena masyoritas masyarakat menolak. Tetapi itu terlihat justru terkesan dibiarkan, bahkan dalam proses pengamanan terhadap kedua orang tersebut juga terlihat ekstra, padahal meski menolak kondisi masyarakat masih kondusif dan tidak anarkis. Sehingga sebagaimana ditempat lain, pola ini merupakan strategi untuk memancing reaksi warga agar nanti warga terjebak dalam sebuah situasi “cheos”. Setelah penanganan situasi “cheos” barulah pihak-pihak atau tokoh akan ditangkap dan diproses secara hukum

Bahkan pada situasi tersebut, menjadi pembenaran melakukan penembakan kepada warga, baik dengan senjata laras panjang yang berpeluru karet maupun berpeluru tajam. Ada satu warga (27 thn) dari desa Roban yang terkena tembakan di bagian pelipis mata oleh peluru karet, satu warga (26 thn) dari Ponowareng badan luka akibat di pukuli oleh aparat dan satu warga (67 thn) dari Desa Roban mengalami luka-luka akibat dipukuli oleh aparat kepolisian serta di pukul di polsek Tulis. Sementara hasil laporan kekerasan terhadap Polres Batang tidak pernah ditindak lanjuti,banyak terjadi kasus tindak pidana yang dialami oleh warga kontra yang tidak pernah diproses oleh pihak kepolisian Batang. Begitu jelas bahwa semuanya betul-betul diskenario untuk melanggengkan pembangunan PLTU Batang.

Wartawan sudah berada di lokasi sebelum peristiwa tersebut terjadi

Selain itu, ada informasi dari salah satu wartawan salah satu stasiun TV Semarang, yang mengatakan bahwa peristiwa datangnya Sakamoto itu sudah diketahui oleh teman-teman wartawan. Sehingga para wartawan sudah berada dilokasi sebelum terjadinya peristiwa bentrokan. Hal ini menambah fakta bahwa peristiwa tersebut adalah sebuah skenario besar untuk menjerat tokoh maupun warga yang melakukan upaya penolakan terhadap PLTU.

Laporan warga tidak direspon oleh Polisi    

Keberadaan Sakamoto dirumah Casnoto sebenarnya sudah disampaikan ke Polsek Tulis. Setelah menyampaikan keberadaan Sakamoto, harapan Casnoto agar Sakomoto dapat segera di evakuasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas laporan Casnoto tersebut, ternyata tidak ditindaklanjuti bahkan Casnoto malah disuruh menunggu. Hal ini disinyalir karena Polisi ingin mendatangkan ratusan aparat, sehingga seolah-olah membebaskan “sandera”. Padahal faktanya melalui Casnoto warga sebelumnya sudah menghubungi kepolisian Tulis dan menyatakan bahwa Sakamoto dapat diamankan untuk meninggalkan rumah Casnoto.

Proses Kriminalisasi 5 warga

Setelah peristiwa bentrok, satu bulan setelahnya upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Batang mulai dilakukan. Terlebih mereka diundang ke Polres setelah kelima tokoh masyarakat seperti M. Ali Tafrihan, Casnoto, Riyono, Sabarno, dan Kirdar Untung ke Kantor Polres Batang menghadiri acara GREENPEACE terkait Kampanye Energi Terbarukan di Candi Borubudur. Mereka dimintai keterangan sebulan setelah peristiwa “Sakamoto” terjadi di Desa ponowareng. Pemeriksaan kelima tokoh tersebut dilakukan dari pukul 09.00WIB hingga pukul 14.00 WIB. Setelah dilakukan proses pemeriksaan, pada pukul 14.00 WIB kemudian mereka dilarikan ke Polda Jateng.

Sesampainya di Polda, kemudian mereka diperiksa hingga pukul 24.00 WIB. Keesokan harinya setelah pemeriksaan tersebut, kemudian kelima tokoh dinaikan statusnya menjadi Tersangka. Pasal yang dituduhkan oleh mereka adalah Mereka disangka telah melakukan penyanderaan (pasal 333 KUHP), pengeroyokan (pasal 170 KUHP), pencurian (pasal 363 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), pengrusakan barang, dan perbuatan tidak menyenangkan (pasal 335 KUHP). Dimana masing-masing ancaman atas tindak pidana tersebut yaitu diatas 5 tahun.               

Pergerakan Massa sebagai Alat melawan Kriminalisasi

Dengan berbagai pendapat, jelas bahwa pengkapan dan penahanan kelima orang tokoh tersebut merupakan upaya kriminalisasi. Upaya ini dilakukan sebagai langkah pelemahan gerakan masyarakat. Meski kriminalisasi ini sebagai sebuah upaya melemahkan warga, namun akhirnya warg ajustru makin kuat. Sehingga yang dilakukan masyarakat adalah mencoba melakukan upaya pembebasan terhadap kelima tokoh tersebut. Upaya ini dilakukan dengan serentetan aksi oleh warga UKPWR ke Semarang. Baik aksi ke Kepolisian sampai ke Pengadilan sebagai bentuk solidaritas terhadap kelima orang yang ditahan maupun aksi mogok makan, dan aksi ke Gubernur Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Selain sebagai solidaritas, aksi ini juga bertujuan untuk membuktikan kesolidan masyarakat pasca ditangkapnya kelima tokoh mereka. Selain itu juga untuk menunjukan kepada publik bahwa adanya pengabaian terhadap hak-hak masyarakat bahkan terjadinya kriminalisasi oleh Pemerintah. Didalam aksi-aksi tersebut dihadiri sekitar 1500 orang dari masyarakat UKPWR. Warga merelakan waktunya demi berjuang mendapatkan hak-hak konstitusional mereka. Tidak hanya berhenti sampai disitu, perwakilan YLBHI, LBH Semarang, GREENPEACE dan Tokoh Masyarakat berusaha untuk beraudiensi dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah terkait penangkapan kelima Tokoh masyarakat tersebut.

Masyarakat UKPWR juga melakukan serentetan aksi untuk mendukung para Tokoh Masyarakat yang sidang di Pengadilan. Masyarakat berharap kelima tokoh mereka dibebaskan daris segala tuduhan.

Perjuangan masyarakat secara konsisten dari awal proses penyidikan di Polda Jawa Tengah hingga ke Pengadilan Negeri Semarang akhirnya membuahkan hasil, M. Ali Tafrihan dan Casnoto berhasil diputus bebas. Sementara Riyono, Kirdar Untung dan Sabarno di Putus sesuai dengan masa tahanan selama 5 bulan 3 hari.

 

 



Leave a Comment

© Copyright 2017 by Yayasan LBH Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Semarang
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: yunianto2008@gmail.com

Alamat:
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang
Candisari, Semarang
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054